AHY: Jangan Hantam Anak Bangsa dengan Fitnah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta, jangan menghantam anak bangsa dengan fitnah yang menyatakan adanya seseorang atau kalangan sebagai penggerak rencana unjuk rasa pada 4 November 2016.

“Memfitnah seseorang menggerakkan unjuk rasa itu tidak benar, itu menghantam anak bangsa,” kata Agus di sela kunjungan silaturahim dengan warga di kawasan Pesing Garden, Jakarta Barat, hari Kamis (3/11).

Pandangan Agus itu menanggapi pertanyaan wartawan soal pernyataan ayahnya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait adanya fitnah yang menyebut seseorang berada dibalik rencana unjuk rasa 4 November.

Agus mengatakan pesan yang dapat diambil dari pernyataan SBY adalah seluruh pihak tidak boleh asal melakukan fitnah. Menurut dia, siapapun yang melempar isu tersebut adalah pihak yang tidak baik.

“Siapapun yang melempar isu, desas-desus, fitnah seperti itu tidak baik. Kita tidak ingin segala sesuatunya dipolitisasi atau mencari kambing hitam,” kata dia.

Soal rencana aksi 4 November 2016 besok, Agus memandang selama akar persoalan tidak diselesaikan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku di negeri ini, maka permasalahan tidak akan berhenti.

Sebelumnya dalam konferensi pers di kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Ketua Umum Demorkat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan jika saat ini ada analisis intelijen menuduh seseorang/kalangan/partai politik berada di belakang rencana unjuk rasa 4 November adalah sebuah fitnah yang menghina.

“Itu fitnah, `I tell you` fitnah lebih kejam dari pembunuhan dan sekaligus itu penghinaan," kata SBY.

Dia mengingatkan bahkan peristiwa Arab Spring saja tidak ada yang mengomandoi. Semua terjadi karena perkembangan teknologi dan viral media sosial.

SBY kemudian memberikan pandangannya terkait rencana unjuk rasa 4 November 2016. Dia menyarankan agar seluruh pihak menyerahkannya kepada penegak hukum.

“Mari bertanya sebenarnya apa masalah yang kita hadapi ini, dan kenapa di seluruh tanah air rakyat melakukan protes dan unjuk rasa. Tidak mungkin tidak ada sebab, maka mari lihat dari sebab-akibat,” kata dia.

Menurut SBY, tidak mungkin rakyat akan melakukan unjuk rasa untuk bersenang-senang atau berjalan-jalan ke Jakarta, melainkan pasti karena ada tuntutan yang tidak didengarkan.

“Kalau tuntutan rakyat sama sekali tidak didengar, sampai lebaran kuda tetap ada unjuk rasa. Mari bikin mudah urusan ini, jangan dipersulit. Mari kembali ke kuliah manajemen dan metode pemecahan persoalan, itu kuliah semester satu manajemen kepemimpinan,” kata dia.

Dia mengatakan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dianggap menistakan agama, dan penistaan agama itu secara hukum tidak boleh dan dilarang.

Di Indonesia sudah ada yurisprudensi serta preseden, yang menyebut urusan semacam ini, dan yang bersalah sudah diberikan sanksi.

“Jadi kalau ingin negara tidak terbakar amarah penuntut keadilan pak Ahok ya mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Penegakan hukum juga harus `transparan dan adil, jangan direkayasa. Jika proses penegakan hukum berjalan benar, adil, transparan dan tidak direkayasa, rakyat juga harus terima apapun hasilnya,” kata dia.

Menurut SBY semua persoalan terkait persoalan pernyataan Ahok, harus diserahkan ke penegak hukum, dan kini bola ada di penegak hukum.

Lebih jauh SBY juga mencermati adanya anggapan bahwa proses hukum bernuansa politis lantaran Ahok kini tengah berstatus sebagai calon gubernur petahana. Bagi SBY proses hukum tidak akan mengganggu status Ahok sebagai calon gubernur yang memiliki hak berkampanye.

Dia secara pribadi berpendapat, apapun yang terjadi berkaitan proses hukum, Pilgub DKI tetap harus diikuti tiga pasangan calon yang sudah ditetapkan KPU DKI Jakarta. Ketiganya harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti kampanye.

“Biarkan ketiganya berkompetisi secara adil dan demokratis,” kata dia. (Ant)                                   

Editor : Eben E. Siadari