Akbar Tandjung: Koalisi Merah Putih Tentukan Kebijakan Pemerintah

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung memperkirakan kekuatan Koalisi Merah Putih di parlemen akan mampu menentukan setiap kebijakan pemerintah.

"Kalau kekuatan koalisi bisa kuat dan solid mulai pusat hingga daerah, maka secara politik, kebijakan perpolitikan pemerintah kitalah yang menentukan," kata Akbar saat menjadi pembicara dalam diskusi panel nasional Forum Komunikasi Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia di Yogyakarta, Minggu (7/9).

Menurut dia, kekuatan tersebut sudah dapat diperkirakan saat ini melalui hitungan kuantitatif, di mana jumlah anggota partai Koalisi Merah Putih di parlemen mendominasi mencapai 292 kursi, dibanding partai pendukung pemerintahan dengan jumlah yang lebih sedikit.

"Apalagi kalau nanti ditambah Partai Demokrat juga, maka akan menjadi 353 kursi. Ini kekuatan kita. Harus kita manfaatkan," kata dia.

Meski demikian, kata Akbar, kekuatan itu tetap harus dimanfaatkan untuk mengedepankan kepentingan rakyat, dan bukan semata-mata kepentingan partai koalisi.

Melihat kekuatan itu, menurut dia, Partai Golkar harus konsisten mempertahankan sikap memperkuat Koalisi Merah Putih atau berada di luar pemerintahan.

"Saya harap siapapun ketua yang terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar mendatang, tetap dapat mempertahankan sikap itu dan menjadikan ini sebagai masukan," kata dia.

Menurut Akbar, berbagai pendapat yang mengatakan bahwa Golkar merupakan partai pengikut pemerintah, dan belum terbiasa beroposisi harus dipatahkan. Memilih posisi di luar pemerintah, menurut dia, akan menjadi pembelajaran dan pendewasaan bagi partai itu.

"Saya kira dengan demikian Golkar akan semakin dewasa dan matang untuk meraih kemenangan pada 2019," kata dia.

Di DPR Koalisi Merah Putih didukung oleh lima partai politik yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS dengan jumlah perolehan 292 kursi. Sementara pasangan Jokowi-JK hanya didukung empat parpol, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura dengan total memiliki 207 kursi. 

Adapun Partai Demokrat memperoleh 61 kursi DPR. Demokrat sebelumnya sudah menyatakan akan menjadi penyeimbang setelah pemerintahan SBY-Boediono berakhir. (Ant)