Akses Internet di Papua Kembali Normal 5 September 2019

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan akses internet di Papua dan Papua Barat akan kembali normal pada 5 September 2019, apabila situasi yang telah kondusif saat ini tetap terjaga dua hari ke depan.

Hal itu disampaikan Wiranto setelah berkoordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN yang saat ini berada di Papua.

"Tadi saya sudah koordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri dan Kabin. Saya tanya, saya minta, kalau dicabut (pembatasan akses internet) bagaimana," kata Wiranto dalam konferensi pers terkait Papua Terkini, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jakarta, Selasa (3/9).

Dia mengatakan berdasarkan informasi Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN, belakangan hoaks sudah berkurang, hasutan hampir tidak ada, kondisi di daerah sudah stabil.

Namun berdasarkan prediksi keamanan, dia mengatakan pemerintah masih membutuhkan waktu untuk memastikan hal tersebut dua hari ke depan.

"Memang tune sudah positif, kondisi daerah sudah stabil. Tapi dari analisis dan prediksi keamanan kita masih mohon waktu sebentar saja. Sekarang kan tanggal 3, kalau tanggal lima masih kondusif kita buka kembali internet," ujar Wiranto.

Dia mengatakan pembatasan akses internet hanya dilakukan sebagian dan sementara. Masyarakat di Papua dan Papua Barat masih bisa mengirimkan pesan singkat SMS dan WhatsApp.

Pembatasan itu, kata dia, merupakan reaksi dari satu kondisi yang membahayakan keamanan nasional, karena banyaknya pihak yang ikut menggunakan kesempatan untuk mengacaukan keadaan dengan internet khususnya medsos.

"Waktu saya masih kapten, dapat kabar dari Papua lama. Kalau sekarang hitungan detik informasi sudah sampai ke publik. Kemarin banyak hoaks, hasutan, tune negatif, sehingga menambah kacau keadaan. Maka sesuai undang-undang, kami memohon maaf sebagian daerah internet kita 'lemotkan' dulu," jelas Wiranto.

Tuntutan Harus Diaktifkan Kembali Pukul 00.00

Sementara itu puluhan mahasiswa Sorong yang tergabung dalam Kelompok Organisasi Cipayung mendatangi Kantor Grapari Telkom di Sorong, Selasa (3/9), guna memprotes pembatasan jaringan internet di daerah tersebut.

Puluhan mahasiswa tersebut menuntut agar jarigan internet kembali normal karena situasi Kota Sorong telah kondusif dan aktivitas masyarakat telah berjalan lancar, pasca demo rasisme pada 19 Agustus 2019 yang berujung ricuh.

Koordinator Aksi, Yeheskel Kalasuat mengatakan bahwa tuntutan mahasiswa agar Kementerian Kominfo dan Telkom Group agar segera aktifkan akses internet secara keseluruhan di Kota Sorong.

"Kota Sorong telah aman sehingga jaringan internet harus diaktifkan kembali pukul 00.00. Jika tidak mahasiswa akan kembali lakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar," tuntutannya.

Dia menyebutkan, pembatasan jaringan internet yang berlarut larut berdampak bagi pertumbuhan ekonomi, sebab pelaku-pelaku usaha terganggu aktivitasnya.

"Kami juga minta agar Kementerian Kominfo dan Telkom Group untuk membuka posko pengaduan kerugian bagi pelaku-pelaku usaha di Kota Sorong yang mengalami kerugian," ujarnya.

General Manager Telkom Sorong, Djoni yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa pihaknya akan segera meneruskan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa ke pimpinan baik yang ada di Makassar maupun di Jakarta.

Ditambahkan bahwa pembatasan internet sesungguhnya dilakukan oleh Kementerian Kominfo di pusat guna menghindari konflik berkelanjutan akibat berita bohong atau hoax. (ANTARA)