Akses Pendidikan Harus Ditingkatkan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh sepakat untuk meningkatkan akses pendidikan kepada masyarakat. Itu dikatakan dalam sambutan mereka pada Hari Pendidikan Nasional.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo  menyampaikan harapannya terkait Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses menuju pendidikan yang layak.

"Pendidikan yang layak merupakan hak konstitusi bagi setiap warga. Oleh sebab itu, pendidikan yang layak harus bisa diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Jokowi di usai memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (2/5).

Menurut dia, terdapat dua hal penting yang harus diperkuat dalam dunia pendidikan. Pertama, yaitu akses untuk seluruh masyarakat agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan dalam bidang pendidikan itu kualitas kurikulum dan tenaga pendidik harus ditingkatkan.

"Kualitas kurikulum serta guru-guru yang ada saat ini saya rasa harus ditingkatkan," ujar Jokowi.

Terkait akses pendidikan untuk masyarakat, dia menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejauh ini telah berupaya mewujudkannya melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"KJP bukan hanya diperuntukkan bagi siswa yang tidak mampu. Karena bukan berarti masalah selesai hanya dengan pendidikan gratis. Kita ingin arahkan program KJP untuk anak-anak sekolah yang terkena drop out," tutur Jokowi.

Dia pun mengungkapkan masalah lain dalam dunia pendidikan yang masih harus dilakukan evaluasi lebih lanjut, yakni terkait biaya pendidikan yang masih terbilang mahal.

"Pendidikan yang layak itu dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Tapi, biaya pendidikan itu tidak murah. Ini yang harus menjadi perhatian. Apalagi, biaya pendidikan itu berhubungan dengan kesejahteraan guru," ungkap Jokowi.

Mendikbud: Sejumlah Kebijakan untuk Tingkatkan Akses Berkeadilan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyatakan beberapa kebijakan dan program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional PT, pendirian PTN baru sebagai upaya untuk meningkatkan akses secara inklusif berkeadilan.

"Kebijakan dan program itu telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hasil itu ditandai antara lain dengan kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang cukup tinggi, terutama pada tingkat SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi," kata Mendikbud dalam sambutannya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di Jakarta, Jumat.

Selanjutnya, terkait dengan kualitas pendidikan Mendikbud mengatakan kondisi tersebut sangat dipengaruhi ketersediaan dan kualitas guru, kurikulum dan sarana prasarana.

Beberapa kebijakan dan program yang telah ditetapkan, antara lain pendidikan dan pelatihan guru berkelanjutan, penerapan Kurikulum 2013 secara bertahap dan menyeluruh.

Selanjutnya, tahun ajaran 2014/2015 merupakan momentum untuk melakukan penataan sistem perbukuan pelajaran, tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Mendikbud mengajak kepada para guru dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyukseskan implementasi Kurikulum 2013.

"Kita berharap Kurikulum 2013, anak-anak kita akan memiliki kompetensi secara utuh yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Itu semua kita lakukan dalam rangka mempersiapkan generasi emas, yaitu kreatif, inovatif, produktif, berkarakter," katanya.

Tahun 2014, ujar Mendikbud adalah tahun terakhir dalam menjalankan amanah sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Untuk itu, melalui peringatan Hardiknas Tahun 2014 ini sebagai menteri dan pribadi, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan atas partisipasi dan kerja sama dalam menyukseskan program kementerian," katanya. (Ant)