Aksi Pemblokiran Bus Transjakarta Berkarat

Salah satu mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Jakarta (Permata) melakukan pemblokiran terhadap bus Transjakarta yang melintas untuk diberi stiker atas keterlibatan Jokowi dalam pengadaan bus Transjakarta di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (1/4) (Foto-foto : Dedy Istanto).

Sejumlah mahasiswa saat menggelar aksi pemblokiran terhadap sejumlah bus Transjakarta yang melintas di sekitar bundaran pantung Tugu Selamat Datang Jakarta Pusat terkait dengan pengadaan bus Transjakarta yang berkarat.

Salah satu mahasiswa saat menempelkan stiker di depan kaca bus Transjakarta sebagai bagian dari bentuk protes terhadap pengadaan bus Transjakarta yang dinilai ada keterlibatan Jokowi.

Salah satu mahasiswa menempelkan stiker di body samping bus Transjakarta yang dihentikan oleh sejumlah mahasiswa yang menggelar aksi di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Salah satu mahasiswa melakukan orasi mendesak menuntaskan kasus korupsi dalam pengadaan bus Transjakarta dari China di sekitar patung Tugu Selamat Datang Jakarta Pusat.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Jakarta (Permata Jakarta) melakukan pemblokiran terhadap sejumlah bus Transjakarta yang melintas di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Selasa (1/4).

Aksi memblokir lalu lintas bus Transjakarta tersebut sejumlah mahasiswa menempelkan stiker bertuliskan “ Busway Korupsi Usut Jokowi “ di depan kaca dan body samping bus sebagai bentuk protes terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang diduga terlibat dalam pegadaan bus Transjakarta. Hal tersebut dilakukan terkait dengan pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) berkarat yang didatangkan dari China atas permintaan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Permata mendesak kepada para aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pengadaan bus Transjakarta yang merugikan Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD) sebesar 1 triliun rupiah. Kemudian segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi penggunaan APBD DKI Jakarta selama periode dua tahun sejak Jokowi menjabat dan periksa sejumlah kebijakan Jokowi yang terindikasi menyalahgunakan wewenang.

Editor : Bayu Probo