Aksi Protes Setelah 15 Hari Kudeta di Myanmar

Seorang pengunjuk rasa memegang spanduk dengan simbol nol di atas wajah Panglima Tertinggi, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, juga ketua Dewan Administrasi Negara, selama unjuk rasa anti-kudeta di depan Bank Ekonomi Myanmar di Mandalay, Myanmar pada hari Senin (15/2). (Foto-foto: AP)

Seorang perempuan memegang poster selama unjuk rasa anti-kudeta di depan Bank Ekonomi Myanmar di Mandalay, Myanmar pada hari Senin.

Para insinyur memegang poster dengan gambar pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi ketika mereka mengadakan pawai protes anti-kudeta di Mandalay, Myanmar, hari Senin.

Seorang polisi membidik sasaran yang tidak diketahui dengan ketapel selama penumpasan terhadap pengunjuk rasa anti kudeta yang mengadakan unjuk rasa di depan Bank Ekonomi Myanmar di Mandalay, Myanmar pada hari Seni.

Pegawai pemerintah dari Komite Pembangunan Kota Mandalay memegang plakat dengan gambar pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi selama unjuk rasa anti-kudeta di depan stasiun kereta Mandalay di Mandalay, Myanmar pada hari Senin.

YANGON, SATUHARAPAN.COM-Protes rakyat yang menentang kudeta militer di Myanmar terus berlangsung. Meskipun militer membuat tekanan agar rakyat menghentikan protes, bahkan dengan melakukan penangkapan, akis menolak kediktaroran militer bahkan terus berkobar.

Pekan ini, penguasa militer akan mengadili pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi, atas tuduhan yang aneh: melanggar aturan impor karena ditemukan walkie talkie di rumahnya. Selain itu, junta militer mengajak rakyat untuk menghentikan protes dan bergabung dengan militer untuk membangun demokrasi di Mayanmar; ini juga dianggap lelucon oleh demonstran.

Militer juga mencoba menghentikan protes dengan alasan pembatasan akibat pandemi COVID-19, dan itu juga tidak menghentikan rakyat Myanmar untuk terus menolak kudeta. Mereka telah belajar karena berpuluh tahun merasakan pahitnya di bawah tekanan penguasa diktator militer.

Tekanan luar negeri, termasuk dari PBB, untuk membebaskan SUU Kyi, dan bahkan sejumlah negara meminta militer melepaskan kekuasaan, juga tidak menyurutkan militer melakukan tekanan. Situasi di Myanmar semakin tidak menentu.

Editor : Sabar Subekti