Aktivis Irak Bentuk Partai Politik Baru Melawan Politik Sektarian

BAGHDAD, SATUHARAPAN.COM-Pengacara Irak, Hussein Al-Ghorabi, mengatakan dia meninggalkan kampung halamannya di Nassiriya empat bulan lalu setelah sebuah kelompok bersenjata mengancamnya karena aktivisme politiknya.

Sekarang, ketika dia bergerak di Irak, dia mencoba untuk mendirikan sebuah partai politik yang dia dan beberapa rekan aktivis harap akan menantang mereka yang berkuasa yang mereka tuduh melakukan korupsi dan ketidakmampuan.

Dia adalah salah satu dari puluhan orang dari Nassiriya, kota di garis depan pemberontakan anti pemerintah pada tahun 2019, yang melarikan diri setelah menerima ancaman. “Kami ingin mengubah kelas politik. Para pengunjuk rasa bertanya, apa yang bisa menjadi alternatif dari partai politik yang ada? Jadi kami mulai mendiskusikan untuk membuat alternatif itu,”katanya.

Setidaknya 500 pengunjuk rasa tewas selama demonstrasi yang pecah sejak Oktober 2019 karena lapangan pekerjaan langka dan layanan publik yang buruk. Puluhan ribu orang turun ke jalan menyerukan penggulingan elite penguasa Irak.

Ancaman oleh Milisi Bersenjata

Aktivis mengatakan mereka masih menjadi sasaran kelompok bersenjata yang tidak disebutkan namanya, terutama di Nassiriya, daerah terakhir negara itu, di mana para pengunjuk rasa masih menggelar unjuk rasa rutin, tetepi ada kekhawatiran partisipasi mereka dalam pemilihan akan digagalkan.

“Kami menghadapi ancaman senjata dan milisi. Bagaimana kita bisa bebas mengambil bagian dalam pemilihan dalam kondisi ini? " kata Muhannad Al-Mansouri, seorang aktivis berusia 34 tahun yang juga melarikan diri dari Nassiriya.

Perdana Menteri Irak, Mustafa Al-Kadhimi, yang mengambil alih sebagai pemimpin sementara setelah pemberontakan 2019 menggulingkan pemerintah sebelumnya, telah berjanji untuk menindak kelompok bersenjata kriminal yang mencoba mengguncang negara.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Mayor Jenderal Saad Maan, mengatakan bahwa pemerintah sedang melaksanakan rencana untuk mengamankan tempat pemungutan suara dan menangani keluhan orang-orang tentang kekerasan dan intimidasi.

Perubahan dari Dalam

Aktivis yang pernah menolak untuk mengambil bagian dalam sistem politik yang mereka anggap curang, sekarang ingin mengubah sistem itu dengan terpilih menjadi anggota parlemen. Ghorabi ingin partainya, Beit Watani (Rumah Nasional) menentang sistem pembagian kekuasaan sektarian yang diberlakukan setelah invasi Amerika Serikat yang menggulingkan Saddam Hussein pada tahun 2003.

Partai ini akan fokus pada nasionalisme inklusif dan hak asasi manusia, katanya, di negara yang telah terkoyak oleh kekerasan internal dan represi politik. Dia sedang dalam proses mendaftarkan partai ke komisi pemilihan Irak, dengan biaya 36 juta dinar (US$ 25.000), dan memiliki sekitar 2.000 anggota, katanya kepada Reuters. "Kami ingin mempertemukan orang Irak dari berbagai latar belakang di sekitar identitas baru Irak dan patriotik."

Dia berharap untuk mengumpulkan suara dari pengunjuk rasa dan mereka yang memboikot pemilihan umum terakhir pada tahun 2018, karena dugaan kecurangan. Kadhimi telah berjanji untuk mengadakan pemilihan awal pada bulan Juni.

Ghorabi mengatakan partainya hanya akan mencalonkan diri dalam pemungutan suara yang adil yang dipantau oleh PBB. Diskusi sedang berlangsung mengenai keterlibatan pemantau internasional pada bulan Oktober.

Partai Beit Watani menolak aliansi dengan tokoh politik mapan. Ia mengatakan akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Partai Imtidad, partai yang berbasis di Nassiriya lainnya yang baru-baru ini didirikan oleh tokoh oposisi terkemuka Alaa Al-Rikabi, setelah pemilihan.

Partai-partai lain bermunculan yang lebih terbuka untuk bekerja sama dengan politisi sekuler arus utama yang mereka yakini dapat membantu mereka mendorong reformasi dan memberantas korupsi.

Mohammed Al-Sheikh, 34 tahun, bergabung dengan Partai Al Marhala beberapa bulan lalu, sebuah partai yang didirikan bersama oleh penasihat Kadhimi. Sheikh mengatakan penting untuk masuk ke parlemen, bahkan jika itu berarti bersekutu dengan politisi mapan.

“Sejak 2003 kami tidak memiliki oposisi nyata di parlemen Irak... Jika kami tidak berkuasa, kami ingin menjadi oposisi.” (Reuters)

Editor : Sabar Subekti