Aktivis Perdamaian Perempuan Asia Terima N-Peace Awards 2013

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM - Aktivis perempuan Indonesia, sekaligus pendiri Institut Perempuan, Valentina Sagala, menerima penghargaan “N-Peace Award” 2013 sebagai “Role Models for Peace” dari Indonesia, pada Rabu (31/7) di Bangkok.

"Ini adalah kehormatan besar bagi saya untuk menerima penghargaan atas nama dari banyak aktivis perempuan inspiratif, yang bekerja keras untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan," kata Valentina, seperti dikutip dari situs resmi n-peace.net.

Penganugerahan bergengsi “N-Peace Award”, yang diselenggarakan oleh The N-Peace (Engage for Peace, Equality, Access, Community and Empowerment) Network bertujuan untuk memberikan pengakuan dan membangun profil pemimpin perempuan dan perempuan yang terlibat membangun perdamaian, dalam menciptakan perubahan akar rumput hingga tingkat nasional di  enam Negara Asia (Afghanistan, Indonesia, Nepal, Sri Lanka, Timor Leste dan Filipina), yang terkena dampak konflik. 

Pemberian penghargaan ini difasilitasi oleh United Nations Development Programme Asia Pacific Regional Centre (UNDP APRC), bermitra dengan Search for Common Ground dan Institute for Inclusive Security, dan dukungan oleh AusAID.

"Kemenangan ini juga tentu bukan akhir. Berbagai upaya mewujudkan perdamaian dalam makna yang luas, khususnya terbebas dari belenggu kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, masih merupakan jalan panjang," kata Valentina Sagala.

Menurut dia, meskipun Indonesia telah memiliki UU "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", UU "Perlindungan Saksi dan Korban", dan "UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," namun implementasinya masih menjadi tantangan.

Selanjutnya dia mengatakan, "sebagai pekerja migran atau pekerja rumah tangga, perempuan juga berisiko mengalami kekerasan. Oleh karena itu, amademen UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dan mendorong lahirnya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masih harus diperjuangkan agar mengakomodasi persoalan kekerasan yang dialami perempuan." 

Selain itu, Valentina mengusulkan bahwa UU Penanganan Konflik Sosial perlu dikaji ulang, sebagaimana dengan UU Organisasi Masyarakat yang belum lama disahkan, meskipun diwarnai penolakan masyarakat sipil.

"Kami sangat berharap agar Presiden SBY dapat segera menetapkan Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Daerah Konflik (RAN P4DK), yang dalam perkembangan terakhir masih berupa Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Konflik Tahun 2014-2019 (RAN P3A-PK)." 

Menurut dia, kehadiran RAN ini bertujuan menjamin peran perempuan dalam membangun perdamaian, khususnya di daerah konflik. Sekarang adalah waktunya untuk RAN P4DK yang sejalan dengan HAM.

Selain Valentina, Wakil Menteri Pembangunan Daerah Khusus dan Direktur Proyek Nasional, Suprayoga Hadi dari Indonesia, turut mendapatkan penghargaan sebagai juara Pria untuk Kesetaraan, karena upayanya untuk memajukan Perdamaian melalui Pembangunan di Daerah Tertinggal. 

Editor : Yan Chrisna