Alasan PBB Cabut Koalisi Pimpinan Saudi Pelanggar Hak Anak

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – PBB  terpaksa untuk membela keputusannya yang mencabut koalisi militer pimpinan Arab Saudi yang bertempur di  Yaman dari daftar hitam pelaku pelanggar hak-hak anak. Hal itu dilakukan setelah kelompok hak asasi menyatakan kecewa natas keputusan itu.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, hari Selasa (7/6)  bersikeras menyatakan bahwa belum ada keputusan akhir yang  diambil, dan bahwa koalisi pimpinan Arab Saudi  itu dicabut dari daftar dan menunggu review yang diharapkan akan selesai sebelum Agustus.

"Saya tidak berpikir itu adalah pembalikan kebijakan," kata Dujarric, seperti dikutip AFP. "Kami akan melihat hasil peninjauan dan kami akan menyesuaikan daftar yang diperlukan."

Sebelumnya, kelompok hak asasi manusia, Human Rights Watch dan Amnesty International mengecam Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, atas keputusan itu. Kedua lembaga menuduh dia mengalah oleh tekanan Arab Saudi dan hal itu merusak kredibilitas badan dunia tersebut.

Dalam laporan tahunannya tentang anak-anak dalam konflik bersenjata yang diterbitkan pada Kamis pekan lalu, PBB menambahkan dalam daftar koalisi militer pimpinan Arab Saudi dalam daftar memalukan itu, dan bertanggung jawab atas 60 persen dari 785 anak yang tewas di Yaman tahun lalu.

Arab Saudi bereaksi dengan marah dan menuntut bahwa laporan tersebut harus "diperbaiki."

Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdullah al-Mouallimi, mengatakan bahwa jumlah anak yang tewas dengan mempersalahkan koalisi sebagai "dilebih-lebihkan." Dia menyatakan bahwa keputusan yang akan diambil mengenai daftar itu "tidak dapat diubah."

Dujarric mengatakan bahwa PBB bertahan dengan isi laporan, tapi bersedia untuk meninjau informasi tentang koalisi yang "menegaskan pentingnya bagi analisis."

"Kami berdiri menghadapi segala sesuatu, setiap fakta dan angka yang ada di laporan tersebut," kata juru bicara itu.