Aliansi LSM Bali Tolak Pilkada Melalui DPRD

Sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) membawa poster saat berunjukrasa di depan Gedung DPRD, Malang, Jawa Timur, Jumat (19/9). Aksi gabungan tersebut menolak disahkannya RUU Pilkada karena dinilai akan semakin memberi peluang terhadap tindak pidana korupsi sekaligus mencederai demokrasi dengan tidak melibatkan warga negara dalam pemilihan pimpinan daerahnya. (Foto: Antara/Ari Bowo Sucipto)

DENPASAR, SATUHARAPAN.COM – Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)seluruh Bali melakukan aksi dengan membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sebagai bentuk penolakan terhadap pemilihan kepala daerah melalui DPRD di Monumen Bajra Sandhi Renon Denpasar, Minggu (21/9).

Tanda tangan itu nantinya akan dikirim ke DPR sebagai bentuk penolakan terhadap rancangan Pilkada melalui DPRD.

Dalam kesempatan itu, sejumlah masyarakat saat hari bebas kendaraan ikut serta membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang sepuluh meter.

Koordinator Aliasi LSM se-Bali (Alase), I Nyoman Mardika mengatakan, pelaksaan Pilkada melalui DPRD tidak akan bisa menyuarakan aspirasi masyarakat sepenuhnya.

"Selain itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menjamin bisa menghasilkan kepala daerah yang pro rakyat," ujarnya.

Menurut dia, pelaksanaan pilkada langsung seperti saat ini sudah berjalan dengan baik, walaupun masih memiliki sejumlah kelemahan. "Semua kelemahan itu bisa dievaluasi dan diperbaiki," ujarnya.

Salah satu kelemahan pilkada langsung yang sudah berjalan adalah menggunakan biaya yang sangat tinggi, namun bisa diatasi dengan melakukan pilkada secara serentak.

Sementara itu, terkait kecurangan seperti politik uang, penyelenggara pemilu diminta untuk memberikan sanksi tegas sehingga bisa menekan pelanggaran tersebut.

Pihaknya menilai pemilihan langsung oleh rakyat lebih mengutamakan aspirasi masyarakat sehingga bisa menghasilkan kepala daerah yang pro-rakyat. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja