AM Fatwa: Boleh Saja Ahok Dimakzulkan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Andi Mappetahang (AM) Fatwa, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sekaligus mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menanggapi perseteruan yang terjadi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut AM Fatwa, penyelidikan hak angket DPRD yang nantinya bertujuan memakzulkan Ahok adalah sikap politis.“Mau diturunkan atau dimakzulkan boleh saja. Pemakzulan itu politis asal ada alasan yang objektif betul dalam politik," ujar AM Fatwa saat ditemui di Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (8/4) pagi.

Namun, AM Fatwa menilai keputusan akhirnya tetap berada di tangan Mahkamah Agung (MA). Kendati demikian, dalam pandangannya, Ahok tak terlalu berpikir akan mencalonkan kembali setelah akhir masa jabatannya 2017.

“Toh nanti 2017 sudah pergantian gubernur, dan Ahok tak terlalu berpikir untuk mencalonkan kembali. Yang penting dalam masa jabatannya yang relatif tidak lama ini, ada kenangan sebagaimana Ali Sadikin dikenang sebagai gubernur yang legendaris,” kata AM Fatwa.

Ahok pun menurutnya tak mau disebut kompromi karena ia tak mau membuyarkan ide pembaruan.

Sebelumnya, sebanyak 33 anggota DPRD DKI telah menandatangani persetujuan hak angket untuk ditindaklanjuti dengan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Ahok mengakui, proses pemakzulannya tak ia khawatirkan karena  proses tersebut setidaknya paling cepat akan berjalan 2016.

“Saya juga optimistis, proses jalan paling cepat juga tahun 2016. Minimal e-budgeting 2016 berdasarkan e-musrenbang sudah lengkap saya penuhi. Saya ingin jadi contoh bagaimana provinsi menjalankan e-musrenbang sampai e-budgeting secara transparan jadi semua masyarakat bisa lihat. Jadi kalau saya dipecat 2016, tujuannya sudah tercapai. Santai saja. Kekuasaan itu milik Tuhan,” kata Ahok saat ditemui di Ciracas.

Editor : Sotyati