Amerika Serikat Masukan Israel Dalam Program Bebas Visa
Warga Israel mulai pekan depan dapat melakukan perjalanan ke AS tanpa visa.
WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Pemerintahan Joe Biden pekan ini siap untuk menerima Israel ke dalam klub eksklusif yang akan mengizinkan warga negaranya melakukan perjalanan ke Amerika Serikat tanpa visa AS, meskipun Washington terus mengkhawatirkan perlakuan pemerintah Israel terhadap warga Amerika Palestina.
Para pejabat AS mengatakan, pengumuman masuknya Israel ke dalam Program Bebas Visa direncanakan akan dilakukan pada akhir pekan ini, tepat sebelum akhir tahun anggaran federal pada hari Sabtu, yang merupakan batas waktu penerimaan Israel tanpa harus memenuhi syarat ulang untuk pada tahun depan.
Departemen Keamanan Dalam Negeri mengelola program tersebut, yang saat ini memungkinkan warga negara dari 40 negara Eropa dan Asia untuk melakukan perjalanan ke AS selama tiga bulan tanpa visa.
Menteri Keamanan Dalam Negeri, Alejandro Mayorkas, akan membuat pengumuman tersebut pada hari Kamis, tak lama setelah menerima rekomendasi dari Menteri Luar Negeri, Antony Blinken, agar Israel diterima, menurut lima pejabat yang mengetahui masalah tersebut dan berbicara pada hari Minggu (24/9) dengan syarat anonim karena keputusan tersebut belum diambil. telah diumumkan secara publik.
Rekomendasi Blinken diperkirakan akan disampaikan selambat-lambatnya pada hari Selasa (26/9), kata para pejabat, dan pengumuman akhir akan dilakukan hanya delapan hari setelah Presiden Joe Biden bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di New York di sela-sela Majelis Umum PBB.
Para pemimpin tidak mengangkat masalah ini dalam pernyataan singkat mereka kepada wartawan pada pertemuan itu, namun masalah ini telah menjadi subyek negosiasi dan perdebatan yang intens selama berbulan-bulan, seiring dengan upaya pemerintahan Biden untuk mencapai kesepakatan guna menormalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi.
Departemen Luar Negeri belum memberikan komentar mengenai program pembebasan visa tersebut. Gedung Putih merujuk pertanyaan tersebut ke Departemen Keamanan Dalam Negeri, yang tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Pengakuan Israel telah menjadi prioritas bagi para pemimpin Israel berturut-turut dan akan menjadi pencapaian besar bagi Netanyahu, yang telah sering berselisih dengan pemerintahan Biden mengenai Iran, konflik Palestina, dan yang terbaru usulan perubahan sistem peradilan Israel yang menurut para kritikus akan membuat negara tersebut menjadi kurang demokratis.
Pemerintahan sayap kanan Netanyahu telah berulang kali menuai kecaman AS atas perlakuannya terhadap warga Palestina, termasuk pembangunan permukiman di Tepi Barat yang agresif, penolakannya terhadap negara Palestina, dan komentar anti Palestina yang menghasut dari para menteri senior kabinet.
Langkah AS ini akan memberikan dorongan positif bagi Netanyahu di dalam negeri. Dia telah menghadapi protes massal selama berbulan-bulan terhadap rencana peradilannya dan kemungkinan besar akan mendapat kecaman dari Palestina, yang mengatakan AS tidak seharusnya memberi penghargaan kepada pemerintah Israel pada saat upaya perdamaian terhenti.
Dua Syarat Terpenuhi
Israel memenuhi dua dari tiga kriteria paling penting selama dua tahun terakhir, persentase penolakan permohonan visa yang rendah dan tingkat masa tinggal visa yang rendah, untuk bergabung dengan program AS.
Negara ini telah berjuang untuk memenuhi persyaratan ketiga, yang merupakan persyaratan timbal balik yang berarti semua warga negara AS, termasuk warga Amerika keturunan Palestina, harus diperlakukan sama ketika melakukan perjalanan ke atau melalui Israel.
Dengan alasan keamanan nasional, Israel telah lama menerapkan persyaratan masuk dan proses penyaringan yang terpisah bagi warga Amerika keturunan Palestina. Banyak yang mengeluh bahwa prosedurnya memberatkan dan diskriminatif. Warga Amerika yang memiliki dokumen kependudukan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagian besar dilarang menggunakan bandar udara internasional Israel. Sebaliknya, seperti warga Palestina lainnya, mereka terpaksa melakukan perjalanan melalui Yordania atau Mesir untuk mencapai tujuan mereka.
Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah melakukan penyesuaian persyaratan masuk bagi warga Amerika keturunan Palestina, termasuk mengizinkan mereka terbang masuk dan keluar dari Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dan langsung menuju Tepi Barat dan wilayah Israel, menurut para pejabat. Israel juga telah berjanji untuk memudahkan pergerakan warga Amerika Palestina yang masuk dan keluar dari Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.
Peraturan baru mulai berlaku awal bulan ini untuk mengkodifikasi perubahan tersebut, meskipun kekhawatiran masih ada dan Departemen Keamanan Dalam Negeri bermaksud menekankan dalam pengumumannya bahwa mereka akan terus memantau situasi untuk memastikan bahwa Israel mematuhinya, menurut para pejabat. Kegagalan untuk mematuhi dapat mengakibatkan Israel ditangguhkan dari program tersebut, kata para pejabat.
Aktivis Palestina-Amerika mengkritik keputusan yang akan datang tersebut, yang sudah diperkirakan sejak lama karena prioritas yang diberikan oleh pemerintah Israel dan AS.
“Ada banyak masalah dengan keputusan ini,” kata Yousef Munayyer, kepala Program Palestina-Israel dan peneliti senior di Arab Center Washington. "ItuPersyaratan timbal balik jelas masih belum terpenuhi karena kebijakan Israel terus memperlakukan sebagian warga Amerika, khususnya warga Amerika Palestina, secara berbeda.
Namun pemerintah tampaknya berkomitmen pada tingkat tertinggi untuk mengabaikan diskriminasi yang terus berlanjut terhadap warga negara Amerika untuk memaksa Israel ikut serta dalam program ini sebelum batas waktu yang ditentukan.”
Munayyer mengatakan “tidak jelas mengapa pemerintahan Biden tampaknya mati-matian menawarkan kemenangan politik kepada Benjamin Netanyahu pada saat pemerintahan sayap kanannya membuat marah warga Palestina dan banyak warga Israel dengan agenda ekstremis mereka.”
Di bawah program pembebasan visa, warga Israel akan dapat melakukan perjalanan ke AS untuk tujuan bisnis atau liburan hingga 90 hari tanpa visa hanya dengan mendaftar pada Sistem Elektronik untuk Otorisasi Perjalanan. (AP)
Editor : Sabar Subekti
RI-Inggris Sepakat Tingkatkan Keamanan Siber
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden RI Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Sta...