Amnesti Pajak Tidak Serta-Merta Ampuni Tindak Pidana

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya dalam acara Pencanangan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (1/7). Presiden Joko Widodo menegaskan tax amnesty bukan upaya pengampunan terhadap pelaku tindak kejahatan keuangan namun bertujuan menarik dana warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri, terutama di negara suaka pajak atau tax haven sehingga modal pemerintah untuk memercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air menjadi bertambah. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menegaskan penerapan UU Amnesti Pajak tidak serta-merta mengampuni tindak pidana yang dilakukan koruptor, pengemplang pajak, pelaku ilegal logging, dan sebagainya, meskipun telah memindahkan dananya ke Indonesia.

"WNI (warga negara Indonesia) yang memindahkan dananya dari luar negeri ke Indonesia melalui amnesti pajak, jika tersangkut kasus hukum maka akan tetap diproses hukum di pengadilan," kata Arsul Sani, di Gedung Parlemen, Jakarta, hari Jumat (5/8).

Menurut Arsul Sani, dalam UU Amnesti Pajak, pihak yang mendapat pengampunan adalah yang terkait dengan tindak pidana perpajakan dan sudah ada keputusan pengadilan.

"Mereka inilah yang mendapat pengampunan pajak," katanya.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) itu menambahkan, pelaku tindak pidana perpajakan ini diampuni tapi diwajibkan membayar pajak atas pengampunan pajak yang telah diberikan.

UU Amnesti Pajak, kata dia, hanya mengampuni semua penghasilan yang halal, tapi tidak memenuhi kewajiban pajak di masa lalu.

Dia menjelaskan, pengampunan pajak meliputi penghentian penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang terkait dengan perpajakan.

Menurut Arsul, ketika terduga mengikuti program pengampunan pajak maka kasusnya akan ditutup.

"Dalam UU Pengampunan Pajak, meskipun tidak diatur secara jelas, tapi penjelasan dalam rapat Panja RUU Pengampunan Pajak menyebutkan terhadap harta yang berasal dari satu tindak pidana maka tidak menghalangi penegak hukum menindaklanjuti kasus tersebut. Harta yang berasal dari kasus korupsi, ilegal logging, atau penyelundupan misalnya, akan tetap diproses hukum," katanya.(Ant)