Amnesty Minta PBB Investigasi Dugaan Kejahatan Perang di Yaman

DUBAI, SATUHARAPAN.COM - Organisasi HAM Amnesty International, Selasa (18/8), menyerukan agar PBB menginvestigasi dugaan kejahatan perang dalam konflik Yaman yang sudah menewaskan lebih dari 4.300 orang sejak Maret silam.

Dalam sebuah laporan, Amnesty mengecam “serangan udara ilegal koalisi (pimpinan Arab Saudi) di kawasan permukiman padat penduduk” serta serangan terhadap kawasan sipil oleh pemberontak dan pasukan propemerintah.

Pertempuran kian meningkat sejak Maret setelah pemberontak Houthi dan para sekutunya menyerbu basis terakhir Presiden Yaman, Abderabbo Mansour Hadi, di Aden.

Hadi kemudian mengasingkan diri keluar negeri dan pada 26 Maret, Arab Saudi memimpin koalisi negara-negara Arab untuk melancarkan serangan udara terhadap pemberontak di seantero wilayah Yaman.

“Semua pihak yang terlibat konflik secara kejam mengabaikan keamanan warga sipil,” ujar Donatella Rovera, penasihat penanggulangan krisis Amnesty.

“Warga sipil di Yaman selatan terjebak dalam pertempuran sengit antara loyalis Houthi dan kelompok-kelompok anti-Houthi di darat, serta menghadapi ancaman serangan udara koalisi,” ujar Rovera.

Laporan tersebut merinci “serangan keji yang menelan korban tewas dan memicu kehancuran di Taez (kota terbesar ketiga di Yaman) dan Aden akibat serangan ilegal, yang mungkin merupakan kejahatan berang, oleh semua kubu.”

Laporan tersebut dikeluarkan hanya sehari setelah militer melaporkan lebih dari 80 orang tewas dalam kurun waktu 24 jam akibat pertempuran antara pemberontak dan pasukan loyalis pemerintah untuk memperebutkan kendali atas Taez, gerbang strategis menuju ibu kota Sanaa.

Pasukan propemerintah memperoleh dukungan serangan udara koalisi dan persenjataan canggih dan tentara yang dikerahkan oleh negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Rovera menuding pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi “secara terang-terangan tidak mengambil tindakan untuk meminimalisasi korban sipil.”

Amnesty menyerukan kepada Dewan HAM PBB untuk membentuk komisi penyelidikan internasional guna menginvestigasi “dugaan kejahatan perang” dalam konflik Yaman. (AFP)