Anak Laki-laki Juga Jadi Korban Kebijakan Pendidikan Yang Kasar oleh Taliban

KABUL, SATUHARAPAN.COM-Kebijakan pendidikan Taliban yang “kasar” merugikan anak laki-laki dan perempuan di Afghanistan, menurut laporan Human Rights Watch yang diterbitkan hari Rabu (6/12).

Taliban telah dikecam secara global karena melarang anak perempuan dan perempuan bersekolah di sekolah menengah dan universitas, namun kelompok hak asasi manusia tersebut mengatakan bahwa perhatian terhadap dampak buruk yang ditimbulkan terhadap pendidikan anak laki-laki kurang mendapat perhatian.

Kepergian guru-guru yang memenuhi syarat termasuk perempuan, perubahan kurikulum yang regresif dan meningkatnya hukuman fisik telah menyebabkan ketakutan yang lebih besar untuk pergi ke sekolah dan menurunnya jumlah kehadiran guru.

Karena Taliban telah memecat semua guru perempuan dari sekolah laki-laki, banyak anak laki-laki diajar oleh orang yang tidak berkualifikasi atau duduk di ruang kelas tanpa guru sama sekali.

Anak laki-laki dan orang tua memberi tahu kelompok hak asasi manusia tentang lonjakan penggunaan hukuman fisik, termasuk petugas yang memukuli anak laki-laki di depan seluruh sekolah karena pelanggaran potong rambut atau pakaian atau karena memiliki ponsel.

Kelompok tersebut mewawancarai 22 anak laki-laki bersama lima orang tuanya di Kabul, Balkh, Herat, Bamiyan dan komunitas lain di delapan provinsi.

Taliban telah menghapuskan mata pelajaran seperti seni, olah raga, bahasa Inggris, dan pendidikan kewarganegaraan.

“Taliban menyebabkan kerusakan permanen pada sistem pendidikan Afghanistan bagi anak laki-laki maupun perempuan,” kata Sahar Fetrat, penulis laporan tersebut. “Dengan merugikan seluruh sistem sekolah di negara ini, mereka berisiko menciptakan generasi hilang yang kehilangan pendidikan berkualitas.”

Siswa mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa ada saat-saat di sekolah tidak ada pelajaran karena kurangnya guru pengganti. Jadi mereka bilang mereka tidak melakukan apa pun.

Juru bicara pemerintah Taliban tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar mengenai laporan tersebut. Taliban memprioritaskan pengetahuan Islam dibandingkan kemampuan membaca dan berhitung dasar dengan peralihan mereka ke madrasah, atau sekolah agama.

Taliban telah melarang perempuan memasuki sebagian besar bidang kehidupan publik dan pekerjaan serta melarang anak perempuan bersekolah setelah kelas enam sebagai bagian dari tindakan keras yang mereka terapkan setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021.

Menurut badan anak-anak PBB, lebih dari satu juta anak perempuan terkena dampak larangan tersebut, meskipun diperkirakan lima juta anak perempuan tidak bersekolah sebelum pengambilalihan Taliban karena kurangnya fasilitas dan alasan lainnya.

Larangan tersebut tetap menjadi hambatan terbesar bagi Taliban untuk mendapatkan pengakuan sebagai penguasa sah Afghanistan. Namun mereka menentang dampak buruk tersebut dan melangkah lebih jauh, dengan mengecualikan perempuan dan anak perempuan dari pendidikan tinggi, ruang publik seperti taman, dan sebagian besar pekerjaan.

Laporan baru ini menyarankan agar pemerintah dan badan-badan PBB yang peduli harus mendesak Taliban untuk mengakhiri larangan diskriminatif terhadap pendidikan anak perempuan dan perempuan serta berhenti melanggar hak anak laki-laki atas pendidikan yang aman dan berkualitas. Hal ini termasuk dengan mempekerjakan kembali semua guru perempuan, mereformasi kurikulum agar sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional dan mengakhiri hukuman fisik.

“Dampak Taliban terhadap sistem pendidikan merugikan anak-anak saat ini dan akan menghantui masa depan Afghanistan,” kata Fetrat. “Respon internasional yang segera dan efektif sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis pendidikan di Afghanistan.” (AP)

Editor : Sabar Subekti