Andrinof: Pemerintah Danai Pelabuhan yang Kurang Diminati Swasta

Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas, kiri) dan Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (kanan) saat tiba pada Hari Ulang Tahun Korpri ke-43 di Monumen Nasional. (Foto: Prasasta Widiadi).

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Andrinof Chaniago menyatakan pemerintah siap mendanai infrastruktur di wilayah Indonesia Timur yang tidak diminati pihak swasta.

"Belum tentu swasta semua. Kalau di daerah yang tidak feasible buat swasta, pemerintah yang turun. Kalau itu bisa dikerjakan swasta, ya kami kerja sama," kata Andrinof seusai menggelar pertemuan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada Jumat (19/12) di Gedung Sawala, Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta.

Andrinof menjelaskan bahwa infrastruktur yang dimaksud adalah pada sektor maritim yakni penyediaan dan restrukturisasi pelabuhan atau galangan kapal.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang digelar pada Kamis (18/12)menunjukkan keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk mewujudkan agenda prioritas dan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo.

Beberapa waktu lalu Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna membeberkan bahwa pemerintah akan membangun atau mengembangkan 24 pelabuhan di Indonesia, antara lain, Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke dan Jayapura.

Semua proyek infrastruktur prioritas yang belum terdaftar, menurut Andrinof, harus disempurnakan dalam Rancangan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015 hingga 2019. (Ant)

Editor : Eben Ezer Siadari