Anggaran 250 M untuk Bekasi, Masih Belum Jelas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pelaksana Tugas (plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama belum dapat memastikan jumlah anggaran pembangunan integrasi moda transportasi massal dan penanganan banjir Jakarta-Bekasi karena masih harus dibicarakan lebih lanjut dengan kota mitra.

Sebelumnya beredar informasi bahwa DKI akan memberikan bantuan yang diambil dari APBD sebesar Rp 250 miliar kepada Bekasi sebagai kota mitra pembangunan DKI, mengingat banyak tenaga kerja di Jakarta yang tinggal di Bekasi.

“Tergantung, dia bermanfaat buat DKI tidak? Lagi pula yang diajukan untuk kota mitra ini hanya program-program yang memberi manfaat untuk kota Jakarta, kalau tidak bermanfaat untuk apa dikasih? Kita mesti selesaikan masalah di pinggiran Jakarta ini kan, warga bekasi itu 60 persen kerjanya ke Jakarta lho,” kata Basuki di Balai Kota, Kamis (30/10).

Bermanfaat tersebut dalam arti, misalnya DKI akan bantu Bekasi membangun jalan atau membuat tempat parkir agar warganya memarkirkan kendaraan lalu melanjutkan perjalanan naik transportasi umum, anggaran tersebut sudah pasti diberikan.

Sedangkan Kota Tangerang menyetujui akan meneruskan fly over Daan Mogot, Jakarta Barat, jalan layang untuk busway dari Daan Mogot sampai Ciledug, Tangerang, apabila DKI memberi bantuan Rp 1,5-2 triliun untuk Tangerang.

Selain itu, anggaran tersebut tentu akan digunakan untuk membenahi masalah sungai-sungai di kota mitra Jakarta, mengingat sungai Jakarta merupakan daerah hilir yang selalu mendapat banjir kiriman dari kota mitranya.

“Kalau DPRD setuju kita kasih, asal ada manfaat langsung buat DKI. Jadi ibaratnya wilayah DKI itu diperluas sampai ke kota mitra ini semua. Cuma kita tidak bisa ambil hak kekuasaan dari mereka, yang kita ambil adalah kewajiban tanggung jawab keuangan membangun wilayah mereka, karena yang kita bangun itu untuk kebaikan Jakarta juga,” Basuki menguraikan.

Kemudian dia menjelaskan, kota mitra tersebut pada umumnya hanya memberikan masukkan (saran), guna bisa diperkirakan oleh DKI berapa besar dana hibah yang akan diberikan. Untuk Bekasi, kemarin telah diperhitungkan kisarannya sebesar Rp 250 miliar, sedangkan daerah mitra lainnya Tangerang memberi masukkan Rp 1,5-2 triliun.

“Besar hibahnya tergantung keperluan daerahnya, tidak masalah untuk besarannya. Akan kita bahas terlebih dahulu di SKPD kita (dinas terkait),” kata dia.

Basuki mengaku sudah berkoordinasi dengan komisi-komisi di DPRD DKI, sewaktu Pemprov DKI mengajukan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara).

“Waktu tandatangan itu dengan pimpinan dewan, di situ namanya koordinasi, ada juga pembahasan per SKPD, karena kita tidak mungkin mengusulkan tanpa SKPD, SKPD yang mesti ketemu komisi. Sedangkan kondisi DPRD sekarang komisi-komisinya belum dibentuk, jadi kita mesti tunggu komisi rampung,” kata Basuki menegaskan.

Sementara Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi terkait hibah untuk kota mitra, ia mengaku masih belum ada pembahasan soal itu baik dalam fraksi-fraksi di dewan maupun Plt. Gubernur sendiri. Tetapi Prasetyo memastikan setelah alat kelengkapan dewan terbentuk, semua urusan tersebut akan dibicarakan, termasuk soal pelantikan Basuki sebagai gubernur, serta penentuan kandidat wakil gubernur.

“Secepatnya”, kata Prasetyo kemarin Rabu (29/10) di Balai Kota.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja