Anggaran Kemenpora Masih Perlu Dikaji Ulang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Syamsul Bachri, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, mengatakan bahwa usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L) yang disampaikan Roy Suryo masih perlu dibenahi dan membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Syamsul mengatakan pendapat ini pada rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Rabu (4/09).

“RKA K/L yang dibicarakan Kemenpora harus mengacu pada RKA K/L yang disampaikan Pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2014 (16 Agustus 2013) kepada DPR, baik dari sisi unit organisasi, jenis belanja, fungsi, program, kegiatan dan output,” kata politisi partai Golkar tersebut.

Selain itu, menurutnya, Kemenpora perlu melakukan pengkajian secara komprehensif terkait kebijakan alokasi anggaran belanja sosial. Syamsul Bahri menyarankan agar Kemenpora melakukan kajian keseluruhan tentang alokasi anggaran belanja sosial. Pada sisi lain program-program kepemudaan yang berkaitan dengan penguatan kemandirian, kepemimpinan, dan karakter bangsa tidak ditinggalkan.

Sebelumnya, pada Kamis (29/8) saat Komisi X menggelar rapat dengan Menpora beserta jajarannya, Komisi X DPR RI telah melakukan evaluasi sehingga dapat menilai realisasi belanja Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2012 tidak optimal. Pasalnya, dari pagu APBN 2012 sejumlah Rp 1.768 triliun hanya terealisasi sebanyak Rp 954 miliar atau 53,99%.

"Komisi X menilai realisasi belanja Kemenpora tidak optimal. Karena itu, Komisi X mendesak Kemenpora untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar realisasi belanja tahun mendatang lebih optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam RKP," kata Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi PDI-P, Utut Adianto.

Irsyal Yunus, anggota komisi X Fraksi PDI-P, dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa Kemenpora memerlukan penajaman fokus anggaran. Karena, RKA K/L tersebut belum menyentuh hal-hal yang paling penting seperti regenerasi, sarana, dan prasarana bagi atlet.

“Penyusunan RKA K/L ini belum fokus pada peningkatan prestasi olahraga. Tidak ada keseriusan dari Kemenpora untuk betul-betul menjalankan program pembibitan. Padahal anggaran untuk pembibitan sudah diberikan. Bagaimana kita memulai olahraga yang baik, ketika bibitnya gak bagus,” kata Irsal.

Kemudian, Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti masalah kepengurusan organisasi. Ia menilai, kepengurusan organisasi belum sempurna, walaupun secara pokok sudah diselamatkan, contohnya di kepengurusan PSSI. Namun, menurutnya organisasi lain belum bekerja secara maksimal.

Irsyal menilai Kemenpora harus tetap turut andil dalam menyusun sebuah induk organisasi olahraga, Irsyal memberi contoh walau dualisme di sepakbola (PSSI) telah berakhir tetapi masih ada permasalahan di klub.

“Apakah dengan anggaran seperti ini, Kemenpora sudah mengharapkan kepengurusan organisasi yang maksimal dan profesional? Sebagai bukti, sampai sekarang Persija dan Persib masih ribut. Mungkinkah Menpora mengeluarkan buku petunjuk bagaimana mengelola organisasi keolahragaan? Berikut dengan sanksi untuk organisasi yang tidak mematuhi hak dan kewajibannya. Bukankah itu hal yang cukup penting?” tanya Irsal kepada Menpora.

Oleh karena itu, dalam RDP dengan Eselon I Kemenpora nanti, Irsal akan mempertanyakan upaya yang dilakukan dalam perbaikan kepengurusan organisasi olahraga itu.

“Hal ini sekiranya menjadi perhatian Kemenpora, bagaimana pengelolaan organisasi keolahrgaan ini. Sehingga anggaran yang sudah dikeluarkan itu diharapkan dapat menyelesaikan keributan antarklub olahraga tersebut,” tegas Irsal.

Utut Adianto dari Fraksi PDI-P menambahkan bahwa  Komisi X mendesak Kemenpora mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan percepatan penyerapan realisasi anggaran Kemenpora tahun anggaran 2013 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (kemenpora.go.id)

Editor : Bayu Probo