Anggota DPR: Perkecil Ketimpangan Kesehatan Daerah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menginginkan Kementerian Kesehatan dapat membuat peta jalan dalam memperkecil ketimpangan aspek kesehatan yang diterima warga di berbagai daerah.

"Ketimpangan ini disebabkan mereka lahir di daerah terpencil, keluarga miskin, dan orang tua tunggal," kata Okky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (26/8).

Menurut Okky, akibat dari ketimpangan kesehatan tersebut, sekitar 37 persen anak balita mengalami stunting (pertumbuhan terhambat) dan ini mengakibatkan kemampuan otak yang tidak bagus.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu mengingatkan di Indonesia telah digaungkan pada tahun 2030 akan mendapatkan bonus demografi karena tingginya proporsi jumlah warga usia produktif.

Namun, bila saat ini sekitar sepertiga balita mengalami stunting, dicemaskan bonus demografi yang telah digembar-gemborkan selama ini tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal.

Berkaitan dengan hal itu, Okky berpendapat, Kementerian Kesehatan juga perlu membuat peta jalan agar bagaimana bangsa ini memiliki fondasi pembangunan yang kuat yaitu kualitas SDM yang bagus dan sehat.

Okky juga menginginkan agar lansia yang ada di luar daerah-daerah terpencil juga mendapat kualitas dan akses kesehatan yang bagus seperti di kota-kota besar.

"Kalau tidak diingatkan, baik kepada Kemenkes dan menteri lain, saya khawatir sistem kerja mereka nanti hanya seperti pemadam kebakaran. Hanya kuratif, tanpa membangun upaya-upaya yang sifatnya promotif dan prefentif," katanya.

Berdasarkan laporan yang dia terima, sekitar 40 persen masyarakat di Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan Maluku, perlu waktu 1 jam untuk mencapai rumah sakit.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay juga menginginkan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meningkatkan pengawasan pada peredaran obat dan makanan karena banyak media yang memberitakan peredaran obat-obatan terlarang di internet.

"Banyak konsumen yang memesan obat-obat tersebut tanpa resep dokter. Itu berbahaya bila kelebihan dosis atau disalahgunakan," kata Saleh melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Kamis (28/7).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan peredaran obat-obatan yang mudah diperjualbelikan di internet bisa lebih berbahaya dari peredaran narkoba. Jual beli yang bebas di internet juga rawan penyalahgunaan.

Karena itu, Saleh meminta Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk meningkatkan pengawasan terhadap obat-obatan yang diperjualbelikan di internet. Bila dibiarkan, peredaran obat-obatan melalui internet bisa dianggap sebagai hal yang sah.

"Obat-obatan yang mesti berdasarkan resep dokter, seharusnya tidak bisa diperjualbelikan dengan mudah, apalagi melalui internet. Harus ada pengawasan khusus terkait hal ini," tuturnya.(Ant)

Editor : Sotyati