Anggota DPR RI Dukung Resolusi Masjid Al Aqsa

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar mendukung resolusi UNESCO terkait penetapan status Masjid Al Aqsa atau Al Haram Al Syarif untuk komplek masjid di Yerusalem tersebut dan bukan Temple Mount yang merujuk pada tempat suci Yahudi.

“Resolusi UNESCO ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan Israel selama ini dalam pengelolaan komplek Al haram Al Syarif tidak sesuai dengan nilai-nilai sejarah dan penuh dengan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM),” kata Rofi dalam siaran pers di Jakarta, hari Senin (31/10).

Sebelumnya badan PBB UNESCO mengeluarkan resolusi terbaru terkait Masjid Al Aqsa pada Jumat (26/10), Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB tersebut menetapkan kondisi darurat dan bahaya terhadap tempat suci ketiga milik umat Islam akibat Yahudisasi Al Quds. Dalam voting yang berlangsung di Paris kantor pusat UNESCO, sebanyak 10 negara menyetujui resolusi, sedabgkan delapan lainnya menolak, dan satu negara abstain.

Legislator PKS asal Jawa Timur ini berharap resolusi UNESCO dapat diterapkan secara komitmen dan konsisten oleh lembaga tersebut agar dapat dijadikan pijakan sikap bagi seluruh negara anggotanya.

Secara khusus, Rofi juga mendorong Pemerintah Indonesia mengambil sikap terbaik terkait resolusi United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tersebut sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan secara universal.

“Secara prinsip, resolusi ini mendorong penegakan nilai-nilai HAM dan menguatkan bahwa tidak ada legalitas serta kewenangan bagi penjajah Zionis Israel di Kota Tua Al Quds, berdasarkan konvensi internasional, seperti Konvensi Jenewa, Swiss, Den Haag dan keputusan UNESCO serta PBB,” kata Alumni Lembaga Ilmu Pendidikan Islam dan Arab (LIPIA) ini.

Rofi menambahkan, beragam resolusi telah dikeluarkan oleh berbagai lembaga resmi internasional terkait pendudukan Israel terhadap wilayah palestina. Namun, ironisnya, negara tersebut enggan mengakui dan justru bersikap jauh dari prinsip yang seharusnya.

“Oleh karena itu, saya turut menyesalkan pernyataan terbaru Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu maupun Deputi Menteri untuk Kerja Sama Regional Israel Ayoob Kara yang menyatakan bahwa gempa bumi di Italia sebagai bentuk bencana karena telah menyetujui resolusi UNESCO,” kata dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja