Anggota Golkar Prediksi Demokrat Pimpin MPR
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali memprediksi Partai Demokrat akan memimpin MPR periode 2014-2019. Menurut dia, hal itu terlihat dari perkembangan komunikasi politik yang dijalin Demokrat dan Koalisi Merah Putih.
"Kebetulan saya nggak ikut rapat yang di kediaman Pak Aburizal Bakrie, tapi perkiraan saya posisi Ketua MPR diberikan pada Demokrat," kata Amali saat dijumpai di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/10).
Meski demikian, ia menyampaikan usulan lain agar ketua MPR dijabat dari Anggota DPD pun tetap terbuka. Bahkan, jabatan itu bisa jatuh kepada Koalisi Indonesia Hebat.
Menurut Amali, munculnya Demokrat yang akan memimpin MPR bukan terjadi begitu saja. Meski kerap membantah jadi bagian Koalisi Merah Putih, partai yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sangat intim dengan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.
"Saya nggak tau karena itu politik kompromi, ada perhitungan-perhitungan yang kita nggak tau. Gerindra mengalah di situ," kata dia.
Musyawarah Mufakat
Amali juga menegaskan bahwa dirinya mendukung pimpinan MPR periode 2014-2019 dipilih secara musyawarah mufakat. Secara terang-terangan, Amali mengaku tidak suka pimpinan MPR dipilih dengan suara terbanyak atau voting.
"Harusnya sih tidak usah sampai ke voting ya. Kita musyawarah untuk mufakat," ujar dia.
Amali mengaku, MPR harus mengedepankan kebersamaan dalam memilih pemimpinnya. Pasalnya, lanjut dia, Indonesia sebagai negara dan bangsa yang besar tidak bisa dikelola hanya oleh satu kelompok kekuatan saja.
"Kita harus bersama-sama. Kalau di DPR sudah terlihat seperti itu komposisinya, maka saya harap di MPR itu tidak ada terjadi, kita kompromi dan bersama-sama," kata politisi yang baru saja dicopot jabatannya dari Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur itu.
Walau tidak ingin voting terjadi, Amali menegaskan tidak akan mendukung calon yang diusulkan dalam musyawarah jika kapabilitasnya dinilai kurang. "Kita lihatlah, kalau memang sesuai dengan kriteria dari kepantasan memimpin lembaga ini saya dukung. Kalau agak kurang tentu kita tidak lah. Memimpin negara ini kan harus kredibel, punya kemampuan, banyak hal lah. Kita belum tahu siapa yang akan dimunculkan dalam paket itu," ujar Amali.
Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
Korban Pelecehan Desak Vatikan Globalkan Kebijakan Tanpa Tol...
ROMA, SATUHARAPAN.COM-Korban pelecehan seksual oleh pastor Katolik mendesak Vatikan pada hari Senin ...