Anggota Parlemen Rakhine Enggan Bahas Rohingya dengan PBB

SITTWE, SATUHARAPAN.COM – Partai berkuasa di pemerintah Negara Bagian Rakhine, Myanmar, pada Jumat (13/1) menolak untuk bertemu dengan utusan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menyelidiki tuduhan pelecehan terhadap muslim Rohingya oleh pasukan keamanan di daerah itu.

Yanghee Lee, pelapor khusus PBB di Myanmar,  mengadakan pembicaraan dengan anggota Partai Nasional Arakan (Arakan National Party/ANP) di ibu kota negara bagian Sittwe, sebelum melakukan perjalanan ke wilayah utara yang ditutup militer pada Sabtu (14/1).

Lee pernah menghadapi ancaman dan dicap sebagai “pelacur” oleh kelompok garis keras Buddha pada kunjungan sebelumnya karena mengkritik bagaimana Myanmar memperlakukan Rohingya, kelompok tanpa kewarganegaraan yang menderita kemiskinan dan penindasan selama bertahun-tahun.

Mereka menjadi target pasukan keamanan dalam aksi penindakan keras yang sudah berlangsung selama tiga bulan di Rakhine utara, yang menurut PBB mendorong sedikitnya 65.000 Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh.

“Mereka mengajak kami bertemu dengan pihak mereka, tapi kami tidak punya rencana untuk bertemu dengan mereka,” kata wakil presiden ANP, Khine Pyi Soe, mengenai kedatangan Lee.

“Menurut saya pertemuan dengan mereka tidak begitu penting,” dia menambahkan.

Juru bicara Lee belum bisa dimintai keterangan. Sejumlah bagian Rakhine utara berada di bawah kendali militer sejak Oktober, saat tentara meluncurkan “operasi pembersihan” untuk menemukan pemberontak Rohingya yang diduga sebagai dalang di balik serangan mematikan di pos perbatasan polisi. (AFP/Ant)

Editor : Sotyati