Anggota Parlemen Surati Pemerintah Inggris untuk Perluas Larangan pada Hizbullah

LONDON, SATUHARAPAN.COM-Para anggota parlemen telah menulis surat kepada pemerintah Inggris, mendesak untuk memperluas larangan negara terhadap kelompok teroris Hizbullah Lebanon, di tengah kekhawatiran bahwa tindakan saat ini tidak memadai.

Hizbullah yang didukung Iran, didirikan pada 1985, dilarang di Inggris pada Maret 2019. Kelompok itu sebelumnya diizinkan untuk mengoperasikan sayap politiknya di Inggris.

Kebebasan itu telah menyebabkan para pendukung Hizbullah berpawai di jalan-jalan London dan di tempat lain dalam banyak kesempatan, meneriakkan slogan-slogan dan memajang bendera kelompok itu pada demonstrasi resmi.

Anggota parlemen dari seluruh spektrum politik menulis kepada Menteri Negara Keamanan Inggris, James Brokenshire, menyoroti kurangnya data yang mengkhawatirkan di ruang publik tentang keanggotaan dan ikatan Hizbollah, hukuman untuk pelanggaran yang terkait dengan organisasi, dan untuk menyatakan keprihatinan atas pengaruhnya dalam negara.

Pemerintah Inggris sejauh ini menolak untuk mengatakan berapa banyak orang telah didakwa atau dihukum karena pelanggaran terkait dukungan pada Hizbullah sejak larangan 2019.

"Tampilan bendera dan simbol lain dari organisasi ilegal di ruang publik oleh sesama warga Inggris, seperti di pawai politik atau di media sosial, jelas dan menyinggung orang biasa," kata surat itu dikutip Arab News.

Ia menambahkan bahwa tanpa data publik, tidak mungkin untuk "menilai dengan benar" keefektifan larangan Inggris terhadap Hizbollah.

Surat itu ditandatangani oleh anggota parlemen dari Partai Konservatif yang memerintah, Partai Buruh dan Unionis Demokrat.

Hizbollah memiliki hubungan sejarah yang dekat dengan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran. Analis mengatakan IRGC sering menggunakan Hizbullah sebagai kekuatan proksi.

Editor : Sabar Subekti