Angka Kemiskinan Masih Tinggi di Magelang

MAGELANG, SATUHARAPAN.COM - Angka kemiskinan di Kabupaten Magelang masih cukup tinggi yaitu mencapai 10,6 persen dan menduduki ranking ke-20 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Wakil Bupati Magelang Edi Cahyana di Magelang, Kamis (16/1) mengatakan 10,6 persen penduduk itu adalah masyarakat yang sangat miskin, kemudian masyarakat yang berpenghasilan rendah sekitar 40,6 persen.

"Hal itu tercatat di basis data terpadu (BDT)," kata Edi  pada acara Konsultasi Publik Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang tahun 2021 di Pendopo Soepardi, Mungkid, Magelang.

Ia berharap terkait dengan program-program pengentasan kemiskinan ke depan harus dilandasi dengan BDT tersebut.

"Saya mohon juga bantuan teman-teman dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. Segala bentuk aspirasi akan kita tampung dan kita salurkan sesuai dengan BDT tersebut agar tepat sasaran," katanya.

Ia optimistis angka kemiskinan di Kabupaten Magelang tersebut bisa diatasi mengingat Kabupaten Magelang memiliki sejumlah potensi luar biasa, meliputi potensi pariwisata, pertanian, dan sumber daya alam yang melimpah.

"Potensi ini apabila dikelola dengan baik, tentu akan berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Apalagi Magelang saat ini sudah ditetapkan sebagai kawasan super prioritas pembangunan pariwisata dari pemerintah pusat. Jelas kesejahteraan akan meningkat," katanya.

Ia menuturkan skala prioritas pembangunan SDM di Kabupaten Magelang, yakni bidang pendidikan formal dan nonformal serta pelayanan kesehatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magelang, Adi Waryanto menjelaskan konsultasi publik tersebut bertujuan untuk mendapatkan saran serta masukan dan harapan dari seluruh stakeholder dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2021.

"Tentu saran dan pemikiran dari seluruh peserta konsultasi publik ini sangat kami harapkan," katanya.

Ia menyampaikan fokus pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2021 yang telah ditetapkan, antara lain meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan pendidikan, meningkatkan layanan air minum dan sanitasi, meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, dan meningkatkan layanan kesehatan.

"Memperhatikan beberapa hal tersebut, kepada seluruh Kepala OPD kami tekankan dalam menyusun perencanaan hendaknya dilaksanakan dengan penuh keseriusan," katanya. (Ant)