Angkatan Muda Ka'bah Siap Pertahankan Kantor DPP PPP

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Umum Angkatan Muda Ka'bah, Sudarto mengatakan, kesiapannya untuk mempertahankan kantor DPP Partai Persatuan Pebangunan (PPP) yang akan diambil alih oleh Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuziy (Romi).

Sebab, kata Sudarto,  tindakan itu dinilai jauh dari upaya islah yang tengah diupayakan.

"Untuk Romi Cs. Apabila hak-hak PPP telah diinjak-injak, apabila para ulama terus dihina dina, apabila engkau berani merebut dan menduduki simbol partai, maka tumpahnya darah adalah kehormatan bagi kami," kata Sudarto dalam keterangan pers, yang diterima satuharapan.com di Jakarta, hari Sabtu (5/3).

Menurut Sudarto, langkah yang diambil oleh Romi jauh dari islah yang tengah diupayakan oleh sesepuh partai dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Langkah yang ditempuh oleh Sekjen PPP hasil Muktarmar Bandung itu mengarah pada cara-cara premanisme dan akan menjauhkan upaya islah.

Dengan demikian, kata Sudarto, mereka akan melawan cara-cara yang dinilai tak dibenarkan oleh jalur islah yang tengah diupayakan.

"Kalau 1000 pejuang partai yang melakukan perlawanan,  kami bagian dari seribu pejuang itu. Kalau 10 pejuang partai yang melakukan perlawanan, maka kami bagian dari sepuluh pejuang itu," kata dia.

Bahkan, kata Sudarto, pihaknya dan kader militan PPP akan memperjuangkan kantor DPP sampai darah penghabisam.

"Kalau hanya tinggal satu pejuang partai yang melakukan perlawanan, maka kami pastikan kami lah satu-satunya pejuang itu," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Humprey T. Djemat, juga menyatakan hal yang serupa. Dia menyebut langkah Romi melalui surat permintaan yang mengatasnamakan kepengurusan Muktamar Bandang untuk mengambil alih kantor DPP PPP dinilai bentuk intimidasi.

Sebab, kepengurusan pihaknya juga sudah dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung (MA). Cara yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PPP hasil muktamar Bandung itu menjurus pada premanisme. Sebab, saat ini kantor DPP PPP masih digunakan oleh kepengurusan PPP yang sah dalam putusan kasasi MA.

"Ini cara premanisme, kita harus lawan model-model seperti ini," kata Humphrey.

Humphrey mengatakan, pihaknya sudah terbuka untuk islah agar PPP dapat bersatu. Namun, apa yang dilakukan Romi dengan mengatasnamakan kepengurusan Bandung, merusak suasana islah yang sedang diupayakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Editor : Eben E. Siadari