Anti Kudeta Myanmar Berjanji Akan Lebih Banyak Gelar Aksi Protes

YANGON, SATUHARAPAN.COM-Para pengunjuk rasa di Myanmar bersiap untuk lebih banyak demonstrasi menentang aturan junta pada hari Senin (1/3). Ini sebagai tanggapan menentang tindakan keras militer sehari sebelumnya yang menewaskan sedikitnya 18 orang dalam kekerasan paling berdarah sejak militer merebut kekuasaan satu bulan lalu.

Kekerasan berkobar di berbagai bagian negara pada hari Minggu (28/2) dan polisi melepaskan tembakan ke kerumunan di beberapa daerah di kota terbesar Yangon, setelah gas air mata dan tembakan peringatan gagal untuk membubarkan pengunjuk rasa yang menuntut kembalinya pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, mengecam kekerasan itu sebagai "kekerasan yang menjijikkan" oleh pasukan keamanan. Menteri Luar Negeri Kanada, Marc Garneau, menyebut penggunaan kekuatan mematikan oleh militer terhadap rakyatnya sendiri "mengerikan".

Pengadilan terhadap Suu Kyi

Myanmar berada dalam kekacauan sejak tentara merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintah terpilih Suu Kyi dan sebagian besar pemimpin partainya pada 1 Februari. Militer menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan partainya secara telak.

Suu Kyi menghadapi tuduhan mengimpor enam radio walkie-talkie secara ilegal dan melanggar undang-undang bencana alam dengan melanggar protokol virus corona. Sidang pengadilan terakhirnya dijadwalkan pada hari Senin ini.

Kudeta, yang menghentikan langkah tentatif menuju demokrasi setelah hampir 50 tahun pemerintahan militer, telah mendorong ratusan ribu orang memprotes di jalan dan berbagai kecaman dari negara-negara Barat.

Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar mengatakan jelas serangan junta akan berlanjut sehingga komunitas internasional perlu meningkatkan tanggapannya. Dia mengusulkan embargo senjata global, lebih banyak sanksi dari lebih banyak negara terhadap mereka yang berada di balik kudeta, sanksi terhadap bisnis militer, dan Dewan Keamanan PBB merujuk ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

“Kata-kata kutukan diterima tetapi tidak cukup. Kita harus bertindak,” kata Andrews dalam sebuah pernyataan. “Mimpi buruk di Myanmar yang terbentang di depan mata kita akan bertambah parah. Dunia harus bertindak. "

26 Orang Tewas pada Hari Minggu

Sekitar 10 kendaraan polisi dan militer dikerahkan pada hari Senin di persimpangan Yangon tempat pengunjuk rasa bentrok dengan pasukan keamanan sehari sebelumnya, seorang saksi mata mengatakan kepada Reuters.

Beberapa pengunjuk rasa menyerukan penghancuran kamera pengintai yang digunakan oleh pihak berwenang, sementara yang lain membagikan resep semprotan merica di media sosial untuk digunakan jika demonstran diserang oleh petugas keamanan berpakaian preman.

Yang lainnya membuat perisai logam untuk mereka yang berada di garis depan, yang melawan polisi dan tentara dengan perlengkapan perang lengkap. Beberapa pasukan keamanan adalah anggota unit yang terkenal melakukan tindakan keras terhadap kelompok pemberontak etnis.

“Saya menyatakan militer Myanmar sebagai organisasi teroris,” kata Thinzar Shunlei Yi, seorang aktivis pemuda terkemuka memposting di halaman Facebook-nya sebagai tanggapan atas pembunuhan tersebut.

Sebuah komite yang mewakili anggota parlemen yang memenangkan kursi dalam pemilihan November mengatakan sedikitnya 26 orang tewas dalam kekerasan pada hari Minggu, yang tidak dapat diverifikasi oleh Reuters.

"Penggunaan kekuatan yang berlebihan dan pelanggaran lain yang dilakukan oleh junta militer sedang dicatat dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban," katanya di Twitter.

270 Ditahan pada Hari Minggu

Militer belum mengomentari kekerasan hari Minggu dan polisi serta juru bicara militer tidak menjawab panggilan telepon.

Dalam sebuah posting tertanggal 28 Februari, surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah memperingatkan "tindakan keras pasti akan diambil" terhadap "massa anarkis" yang tidak dapat diabaikan oleh militer, meskipun sebelumnya telah menunjukkan pengendalian.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mengatakan sedikitnya 270 orang ditahan pada Minggu 28/2), dari total 1.132 yang dikatakan telah ditangkap, didakwa atau dijatuhi hukuman sejak kudeta. Beberapa saksi mata mengatakan mereka melihat orang-orang dipukuli oleh polisi sebelum dibawa pergi.

Menteri Luar Negeri AS, Blinken pada hari Minggu mengatakan Amerika Serikat berdiri teguh dengan rakyat Myanmar. "(Kami) mendorong semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mendukung keinginan mereka," katanya di Twitter.

Penolakan kudeta telah muncul tidak hanya di jalan-jalan tetapi lebih luas lagi di layanan sipil, pemerintahan kota, peradilan, sektor pendidikan dan kesehatan dan media. Aktivis di seluruh Asia mengadakan protes untuk mendukung, dengan seruan "Milk Tea Alliance" yang pertama kali menyatukan aktivis pro demokrasi di Thailand dan Hong Kong.

Sementara beberapa negara Barat telah memberlakukan sanksi terbatas, para jenderal secara tradisional mengabaikan tekanan diplomatik. Mereka sudah berjanji akan menggelar pemilu baru tapi belum menetapkan tanggal. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti