Antre BBM di Ninewe, Irak, Negara Penghasil Minyak

BAGHDAD, SATUHARAPAN.COM-Orang-orang di kota utama Irak utara, Mosul, mengantre berjam-jam pada hari Jumat (18/2) untuk mengisi mobil mereka dengan bensin. Bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan menjadi langka dan pihak berwenang menyalahkan pada penyelundupan ke wilayah Kurdistan terdekat.

Selama sepekan terakhir, antrean panjang terbentuk di pompa bensin di Mosul dan kota di Provinsi Ninewe lainnya, menurut laporan AFP. Tentara dikerahkan di beberapa stasiun BBM untuk mencegah terjadi kekerasan, karena kemarahan di antara pengendara akibat kekurangan bensin.

“Hidup kita habis untuk menunggu dalam antrean. Itu sudah menjadi rutinitas,” keluh sopir taksi, Abdel Khaliq al-Mousalli.

Kekurangan BBM sering terjadi di Ninewe, di mana bensin disubsidi oleh pemerintah federal dijual dengan harga sekitar 500 dinar Irak per liter (setara dengan Rp 4.800). Tapi di wilayah otonomi Kurdi tetangga, harga bensin dua kali lipat.

Gubernur Ninewe, Nejm al-Jibbouri, mengatakan pada hari Kamis bahwa "informasi" menunjukkan bahwa kekurangan bensin disebabkan oleh "penyelundupan."

Dia mengatakan kepada jaringan televisi lokal bahwa dia telah menginstruksikan pasukan keamanan untuk "memperketat pemeriksaan di pos pemeriksaan untuk mencegah bensin meninggalkan provinsi itu."

Ninewe menerima lebih dari dua juta liter bensin per hari, "jumlah tertinggi setelah Baghdad", Ihsan Mussa Ghanem, kata wakil kepala badan Irak yang bertanggung jawab mendistribusikan produk minyak.

Dia mengatakan ada “aliran bahan bakar dari daerah yang lebih murah, di Provinsi Ninewe, ke daerah yang lebih mahal, di Kurdistan.”

“Harga minyak di Kurdistan 40 persen lebih tinggi daripada di provinsi lain dan itu telah menekan Nineveh, dengan banyak penduduk Kurdistan datang ke sini untuk mengisi BBM,” tambahnya.

Irak adalah produsen terbesar kedua di Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Hampir 3,5 juta barel per hari yang diekspor oleh negara itu dan menyumbang lebih dari 90 persen pendapatannya. (AFP)

Editor : Sabar Subekti