Anwar Nasution Ingatkan BPJS Dapat Merongrong Keuangan Pemerintah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Anwar Nasution menilai pemerintah Indonesia perlu melakukan sekaligus tiga kebijakan, yaitu kebijakan moneter, fiskal dan restrukturalisasi secara terpadu guna mengatasi pelemahan perekonomian saat ini.

“Pemerintah perlu sekaligus melakukan ketiga kebijakan, moneter, fiskal dan restrukturalisasi secara terpadu. Betul stabilisasi dan pengendalian mata uang adalah merupakan tugas pokok Bank Indonesia. tapi untuk menjalankan tugas pokoknya itu, BI memerlukan dukungan fiskal dan kebijakan struktural di sektor lainnya,” kata Anwar Nasution dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Badan Anggaran DPR RI, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Jakarta, hari Kamis (3/9).

Oleh karena itu, kata Anwar, tindakan pertama yang perlu dilakukan oleh presiden Joko Widodo adalah memilih pembantu yang andal bagaikan perwira staf maupun perwira tempur lapangan yang punya kemampuan. “Pemerintahan Jokowi perlu segera mengatasi kelangkaan likuiditas dalam mata uang dolar AS yang terjadi sekarang ini,” katanya.

Menurut Anwar, ada berbagai hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam kebijakan moneter, BI harus dapat menjalankan kebijakan kurs riil efektif yang dapat merangsang ekspor dan sekaligus menghambat impor.

“Bersama dengan OJK dan Menteri BUMN, BI perlu memaksa bank-bank negara agar dapat meningkatkan efisiensinya sehingga dapat menurunkan tingkat suku bunga pinjaman yang dewasa ini tertinggi di negara-negara ASEAN,” katanya.

Dalam bidang fiskal, kata Anwar, sudah tepat tindakan presiden Jokowi yang meniadakan subsidi harga BBM dan listrik karena yang menikmatinya hanya terbatas pada orang kaya yang banyak mengkonsumsi kedua produk itu.

Di lain pihak, jika tidak dikontrol, program jaminan kesehatan pemerintah melalui BPJS yang terlalu luas dan royal akan merongrong pengeluaran anggaran negara yang lebih besar dari penghematan subsidi BBM dan listrik.

Selanjutnya, Anwar mengatakan, Dirjen Pajak perlu meningkatkan administrasi perpajakan untuk menaikkan penerimaan. “Yang melakukan fiscal transfer perlu dihukum berat dan jika perlu mencabut ijin usaha perkebunan sawit dan tambangnya di Indonesia. Produksi dalam negeri di sektor pertanian dan lainnya perlu ditingkatkan untuk mengurangi impor,” katanya.

Untuk dapat meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 persen setahun, lanjut Anwar, diperlukan perubahan strategi pembangunan nasional dan restrukturisasi perekonomian. Strategi pembangunan baru itu, kata dia, setidaknya mengandung dua hal untuk memanfaatkan potensi ekonomi kita sendiri yang belum banyak dimanfaatkan.

“Strategi yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan negara melalui korporatisasi BUMN agar mampu setidaknya bersaing dengan badan usaha milik Malaysia dan Singapura. Ini memerlukan penguatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi,” katanya.

“Strategi kedua pembangunan ekonomi adalah mengikuti jejak Deng Xiaoping di RRT dan perdana menteri Manmihan Singh serta Modi dari India dewasa ini. Strategi tersebut memindahkan surplus tenaga kerja dengan produktivitas rendah atau Marhaen di sektor pertanian dan informal ke sektor industri manufaktur dengan produktivitas yang lebih tinggi,” kata dia menambahkan.

Sementara itu, di sektor perdagangan luar negeri, kata Anwar, pemerintah perlu melakukan deregulasi pembatasan impor bahan baku, suku cadang dan komponen yang diperlukan oleh industri dalam negeri. Tingkat keterbukaan ekonomi indonesia pada perdagangan internasional harus d perbesar agar setara dengan di negara-negara ASEAN lainnya.

“Tanpa adanya deregulasi di sektor investasi dan perdagangan Indonesia tidak akan ikut tergabung dalam masyarakat ekonomi ASEAN dan mengaitkan ekonomi Indonesia dalam global supply chains,” kata pakar ekonomi itu.

Editor : Eben E. Siadari