Apakah Pengadilan Hong Kong Akan Larang Siaran dan Distribusi Lagu Protes Pro Demokrasi?

HONG KONG, SATUHARAPAN.COM-Pengadilan Hong Kong akan mengeluarkan keputusan yang diawasi ketat mengenai apakah akan melarang siaran dan distribusi "Glory to Hong Kong", sebuah lagu protes setelah pemerintah memintanya melakukannya demi keamanan nasional.

Lagu itu ditulis selama protes anti pemerintah tahun 2019 dan liriknya menyerukan demokrasi dan kebebasan. Tapi itu telah keliru dimainkan di beberapa acara olah raga internasional alih-alih lagu kebangsaan China, “March of the Volunteers.” Keputusan diambil hari Jumat (28/7) depan.

Kritikus khawatir larangan akan semakin menyusutkan kebebasan berekspresi kota, yang semakin tipis di bawah tindakan keras Beijing terhadap gerakan pro demokrasi kota, dan menimbulkan tantangan bagi operasi raksasa teknologi.

Hong Kong, bekas jajahan Inggris, kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997 dan dijanjikan dapat mempertahankan kebebasan sipil gaya Baratnya selama 50 tahun setelah penyerahan. Tetapi keterbukaan dan kebebasan yang dulunya merupakan ciri khas kota telah terkikis setelah diberlakukannya undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan Beijing dan perubahan politik lainnya.

Bulan lalu, pemerintah meminta perintah untuk menargetkan siapa saja yang menggunakan lagu tersebut untuk mengadvokasi pemisahan Hong Kong dari China. Ia juga ingin melarang tindakan yang menggunakan lagu tersebut untuk menghasut orang lain untuk melakukan pemisahan diri dan menghina lagu kebangsaan, termasuk tindakan yang dilakukan secara online.

Selama persidangan hari Jumat (21/7), Hakim Anthony Chan, mendengar argumen seputar potensi larangan tersebut, termasuk kegunaan perintah tersebut, sebelum menunda keputusannya hingga pekan depan.

Benjamin Yu, seorang pengacara yang mewakili pemerintah, menyoroti risiko keamanan nasional yang dapat dipicu oleh lagu tersebut dan menyarankan perintah yang mendukung pemerintah akan membuat perbedaan yang signifikan.

Dia menunjuk pada efektivitas perintah yang diturunkan untuk mencegah pengunjuk rasa mengganggu operasi bandara dan jaringan kereta api pada puncak gerakan tahun 2019.

Tetapi pengacara Abraham Chan, yang memberikan argumen untuk membantu pengadilan tetapi tidak mewakili siapa pun dalam kasus tersebut, mengatakan undang-undang keamanan nasional sudah ada, mempertanyakan mengapa perintah sipil akan bekerja lebih efektif. Memaksakan larangan bisa berpotensi kontra produktif, tambahnya.

Asosiasi Jurnalis Hong Kong pada hari Selasa mengatakan pemerintah setuju untuk tidak meliput kegiatan jurnalistik yang sah sehubungan dengan lagu tersebut di bawah larangan yang diusulkan setelah menerima saran asosiasi.

Pemerintah Hong Kong telah mencoba mendorong Google untuk menampilkan lagu kebangsaan China sebagai hasil teratas dalam penelusuran lagu kebangsaan kota tersebut, alih-alih lagunya, bahkan upaya itu tidak berhasil.

Google mengatakan kepada pemerintah untuk memberikan perintah pengadilan yang membuktikan bahwa lagu tersebut melanggar undang-undang setempat sebelum dapat dihapus, menurut Sekretaris Inovasi, Teknologi, dan Industri Sun Dong. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk menangani masalah ini dengan cara hukum, katanya dalam sebuah wawancara dengan penyiar lokal. Google tidak segera membalas permintaan komentar. (AP)

Editor : Sabar Subekti