“Apple Daily” Hong Kong Terbit Terakhir dengan Satu Juta Eksemplar

HONG KONG, SATUHARAPAN.COM-Satu-satunya surat kabar pro demokrasi Hong Kong yang tersisa menerbitkan edisi terakhirnya pada hari Kamis (24/6) setelah lima editor dan eksekutifnya ditangkap dan jutaan dolar asetnya dibekukan sebagai bagian dari tindakan keras China terhadap perbedaan pendapat di kota semi-otonom itu.

Dewan direksi perusahaan induk “Apple Daily”,  Next Media mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (23/6) bahwa edisi cetak dan online akan dihentikan karena "keadaan saat ini yang berlaku di Hong Kong."

Pembungkaman suara pro demokrasi yang menonjol adalah tanda terbaru dari tekad China untuk melakukan kontrol yang lebih besar atas kota yang telah lama dikenal dengan kebebasannya setelah protes anti pemerintah besar-besaran di sana pada tahun 2019 mengguncang pemerintah.

Sejak itu, Beijing telah memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang ketat, yang digunakan dalam penangkapan karyawan surat kabar, dan mengubah undang-undang pemilu Hong Kong untuk mencegah suara oposisi menang di lembaga legislatif.

Bermula dari Tabloid

“Apple Daily” didirikan oleh taipan Jimmy Lai pada tahun 1995, hanya dua tahun sebelum Inggris menyerahkan Hong Kong kembali ke China, dan pada awalnya adalah sebuah tabloid yang dikenal dengan gosip selebriti.

Tapi Lai juga menggambarkan koran itu sebagai penganjur nilai-nilai demokrasi dan mengatakan bahwa media itu harus “menyoroti ular, serangga, tikus, dan semut dalam kegelapan,” menurut koran itu.

Surat kabar itu tumbuh menjadi suara yang blak-blakan untuk membela kebebasan Hong Kong yang tidak ditemukan di China daratan, dan dalam beberapa tahun terakhir sering mengkritik pemerintah China dan Hong Kong karena membatasi kebebasan itu, dan mengingkari janji untuk melindungi mereka selama 50 tahun setelah serah terima.

Sementara media prodemokrasi masih ada secara online, itu adalah satu-satunya surat kabar cetak dari jenisnya yang tersisa di kota itu.

Dalam sebuah posting di Instagram, surat kabar itu berterima kasih kepada para pembacanya. "Bahkan jika akhir tidak seperti yang kita inginkan, bahkan jika sulit untuk dilepaskan, kita harus terus hidup dan menjaga tekad yang telah kita bagikan dengan orang-orang Hong Kong yang tidak berubah selama 26 tahun," tulis “Apple Daily.”

Satu Juta Eksemplar

Surat kabar itu mengatakan berencana untuk mencetak satu juta eksemplar untuk edisi terakhir, naik dari 80.000 jumlah copy biasanya, dan orang-orang mengantre untuk membelinya.

Pengumuman surat kabar itu bertepatan dengan dimulainya persidangan pertama kota tersebut di bawah undang-undang keamanan nasional yang telah berusia satu tahun yang diawasi ketat sebagai barometer seberapa ketat pengadilan akan menafsirkan undang-undang tersebut.

Langkah yang diduga secara luas tentang menutup “Apple Daily” mengikuti penangkapan pekan lalu, dan yang terpenting adalah pembekuan aset surat kabar senilai US$ 2,3 juta. Dewan direksinya menulis beberapa hari yang lalu untuk meminta biro keamanan Hong Kong untuk melepaskan sebagian uang sehingga perusahaan dapat membayar upah, tetapi tidak jelas apakah itu mendapat tanggapan. Surat kabar itu juga mengatakan bahwa mereka membuat keputusan untuk menutup, karena kekhawatiran akan keselamatan karyawan.

Para editor dan eksekutif ditahan karena dicurigai berkolusi dengan orang asing untuk membahayakan keamanan nasional. Polisi mengutip lebih dari 30 artikel yang diterbitkan oleh surat kabar itu sebagai bukti konspirasi untuk mendorong negara-negara asing menjatuhkan sanksi terhadap Hong Kong dan China. Ini adalah pertama kalinya undang-undang keamanan nasional digunakan terhadap jurnalis untuk sesuatu yang mereka terbitkan.

Pada hari Rabu, polisi juga menangkap seorang pria berusia 55 tahun karena dicurigai melakukan kolusi asing untuk membahayakan keamanan nasional, menurut “Apple Daily”, yang mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya. Surat kabar itu mengatakan pria itu menulis editorial untuk itu dengan nama samaran Li Ping.

Lai, pendiri surat kabar itu, menghadapi dakwaan di bawah undang-undang keamanan nasional untuk kolusi asing dan saat ini menjalani hukuman penjara karena keterlibatannya dalam protes tahun 2019.

Kritikan Internasional

Langkah China terhadap “Apple Daily” menuai kritik dari Amerika Serikat, Uni Eropa dan Inggris. Penutupan paksa oleh otoritas Hong Kong “adalah demonstrasi mengerikan dari kampanye mereka untuk membungkam semua suara oposisi,” kata Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab dalam sebuah posting Twitter. “Lebih jelas dari sebelumnya bahwa (hukum keamanan nasional) digunakan untuk membatasi kebebasan dan menghukum perbedaan pendapat.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, Maria Adebahr, menyebut penutupan itu sebagai “pukulan keras terhadap kebebasan pers di Hong Kong.”

Direktur Regional Amnesty International Asia-Pasifik, Yamini Mishra, mengatakan tindakan polisi terhadap “Apple Daily” akan “mengguncang semua media yang beroperasi di Hong Kong.”

"Penutupan paksa “Apple Daily” adalah hari paling gelap bagi kebebasan media dalam sejarah Hong Kong baru-baru ini," kata Mishra. “Surat kabar tersebut telah secara efektif dilarang oleh pemerintah karena menerbitkan artikel yang mengkritiknya, dan karena melaporkan diskusi internasional tentang Hong Kong.”

Undang-undang, yang diberlakukan tahun lalu, mengkriminalisasi subversi, pemisahan diri, terorisme, dan kolusi asing. Pejabat China dan Hong Kong mengatakan media harus mematuhi hukum, dan kebebasan pers tidak dapat digunakan sebagai “perisai” untuk kegiatan ilegal.

Seruan Bebaskan Hong Kong

Orang pertama yang diadili di bawah UU itu, Tong Ying-kit, hari Rabu mengaku tidak tahu tuduhan terorisme dan menghasut pemisahan diri dengan mengendarai sepeda motor ke petugas polisi selama rapat umum 2019 sambil membawa bendera dengan slogan "Bebaskan Hong Kong, revolusi zaman kita." Beberapa petugas tertembak dan tiga terluka.

Slogan itu sering dinyanyikan selama demonstrasi 2019, yang dimulai sebagai protes terhadap RUU yang memungkinkan penduduk Hong Kong diekstradisi ke China untuk diadili, tetapi berkembang menjadi seruan yang lebih luas untuk kebebasan demokratis yang lebih besar. China terguncang oleh luasnya protes dan menanggapi dengan tindakan keras, termasuk undang-undang keamanan nasional, yang membuat seruan untuk kemerdekaan Hong Kong ilegal.

Pengadilan terhadap Tong akan menentukan bagaimana Hong Kong menangani pelanggaran keamanan nasional. Sejauh ini, lebih dari 100 orang telah ditangkap di bawah UU itu, dengan banyak lainnya melarikan diri ke luar negeri. Hasilnya adalah hampir membungkam suara oposisi di kota.

Pengadilan memutuskan bulan lalu bahwa Tong akan diadili tanpa juri, menyimpang dari tradisi hukum umum Hong Kong. Di bawah undang-undang keamanan nasional, sebuah panel yang terdiri dari tiga hakim dapat menggantikan juri, dan pemimpin kota memiliki kekuasaan untuk menunjuk hakim untuk mengadili kasus-kasus semacam itu.

UU itu mengancam hukuman penjara seumur hidup maksimum untuk pelanggaran serius. Tong diadili di Pengadilan Tinggi, di mana hukuman tidak dibatasi. (AP)

Editor : Sabar Subekti