Arzetti: Tes Keperawanan Bisa Buat Perempuan Trauma

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi VIII DPR Arzetti Bilbina meminta wacana usulan Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur, membuat Rancangan Peraturan Daerah Akhlakul Kahrimah terkait tes keperawanan untuk syarat kelulusan sekolah menengah atas (SMA) tidak direalisasikan. Menurut dia hal tersebut sangat senitif dan dapat menimbulkan trauma bagi para siswi SMA.

“Saya minta wacana tes keperawanan itu dihilangkan karena sangat sensitif. Perempuan sejak kecil sudah didoktrin orang tuanya untuk tidak memperlihatkan alat kelaminnya pada siapa pun,” kata Arzetti kepada satuharapan.com, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2).

“Tapi kalau sekarang dijadikan sebagai syarat kelulusan bagi siswi SMA, lalu kemaluannya dites dengan dibuka, dilihat, dan dipegang, itu bisa mengahadirkan trauma sendiri bagi siswi tersebut,” dia menambahkan.

Menurut dia, karena selaput kemaluan tidak terlihat kasat mata atau hanya dua jari yang dimasukkan ke dalam vagina, jadi sangat sensitif. “Buat aku, janganlah sampai dijadikan peraturan daerah ya,” kata Arzetti.

Menurut politisi PKB itu, sebenernya kata perawan merupakan doktrinisasi dari pihak keluarga yang menyatakan bahwa keperawanan adalah harga diri seorang perempuan. Jadi, dia menyimpulkan masalah keperawanan bergantung pada bagaimana cara orang tua mengajari putrinya.

“Perawan itu bukan untuk di tes, masyarakat kita sekarang juga sudah banyak yang takut saat nikah sudah tidak perawan, dan itu harus ditekankan kepada anak-anak perempuan,” kata dia.

Usulan itu disampaikan Komisi D DPRD Jember saat rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan, Rabu (4/2/2015) lalu.

Bentengi Generasi Penerus

DPRD Jember rencananya akan membuat Raperda Akhlakul Karimah, yang salah satu isinya adalah keperawanan dan keperjakaan menjadi syarat kelulusan. Alasan usulan tersebut, kata mereka, karena di Jember siswa-siswi SMP dan SMA sudah banyak yang melakukan hubungan seks di luar nikah.

"Yang membuat tercengang lagi, mereka itu telah berhubungan beberapa kali dengan pasangan yang berbeda," ujar Habib Isya, Anggota Komisi D DPRD Jember.

Politisi dari Partai Hanura itu menegaskan, pihaknya berusaha membentengi generasi penerus agar tidak semakin rusak.

"Apalagi Menteri Sosial kemarin juga menyatakan jika saat ini Indonesia dalam situasi darurat pornografi, ini yang membuat pemikiran kita kuat ke arah sana," ujar dia.

Selain itu menurut Habib, juga diperkuat dengan data dari rumah sakit di Jember, yang menyatakan sejak 2006 pengidap HIV/AIDS mencapai 1.200 orang, 10 persen di antaranya pelajar dan mahasiswa.

"Butuh upaya agar anak-anak bisa kita lindungi dan Jember harus berani memunculkan suatu upaya untuk menyelamatkan anak-anak kita," kata dia.

Editor : Sotyati