AS Akan Tunjuk Houthi Yaman sebagai Organisasi Teroris Asing

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Amerika Serikat berencana memasukkan gerakan Houthi Yaman sebagai organisasi teroris asing, kata Menteri Luar AS, Negeri Mike Pompeo pada hari Minggu (10/1) malam. Ini sebuah langkah yang dikhawatirkan para diplomat dan kelompok bantuan yang dapat mengancam pembicaraan damai dan mempersulit upaya untuk memerangi krisis kemanusiaan terbesar di dunia di negara itu.

Keputusan untuk memasukkan kelompok yang berpihak pada Iran ke dalam daftar hitam, yang pertama kali dilaporkan oleh Reuters, terjadi ketika pemerintahan Presiden terpilih Joe Biden bersiap untuk mengambil alih dari pemerintahan Trump pada 20 Januari.

"Departemen Luar Negeri akan memberi tahu Kongres tentang niat saya untuk menunjuk “Ansar Allah” yang kadang-kadang disebut sebagai Houthi sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO)", kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.

Pemerintahan Trump telah membuat banyak sanksi terkait dengan Iran dalam beberapa pekan terakhir, mendorong beberapa sekutu Biden dan analis luar membuat menyimpulkan bahwa para pembantu Trump berusaha mempersulit pemerintahan baru dalam keterlibatan kembali dengan Iran, dan bergabung kembali dengan perjanjian nuklir internasional.

"Saya juga bermaksud menunjuk tiga pemimpin “Ansar Allah”, Abdul Malik Al-Houthi, Abd Al-Khaliq Badr Al-Din Al-Houthi, dan Abdullah Yahya Al Hakim, sebagai “teroris global," kata Pompeo.

Rencana Lama

Amerika Serikat berencana untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak dari langkah kegiatan kemanusiaan dan impor ke Yaman, tambahnya.

Pompeo mengatakan bahwa dengan penerapan penunjukan ini pada 19 Januari, Departemen Keuangan AS akan memberikan beberapa lisensi yang akan berlaku untuk beberapa kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah di Yaman dan untuk transaksi tertentu yang terkait dengan ekspor komoditas penting ke Yaman seperti makanan dan obat-obatan.

Departemen Keuangan memiliki kekuatan untuk membuat pengecualian dengan mengeluarkan izin khusus kepada kelompok kemanusiaan untuk mengirimkan makanan dan pasokan medis ke negara-negara yang terkena sanksi berat, seperti yang telah dilakukan terhadap Iran dan Venezuela.

Penunjukan tersebut telah menjadi subjek perdebatan sengit selama beberapa pekan dalam pemerintahan Trump dan perselisihan internal tentang bagaimana membuat pengecualian, kata berbagai sumber kepada Reuters.

Masalah Bantuan Kemanusiaan

Koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi melakukan intervensi di Yaman pada tahun 2015, mendukung pasukan pemerintah yang memerangi kelompok Houthi. Pejabat PBB mencoba menghidupkan kembali pembicaraan damai untuk mengakhiri perang karena penderitaan negara itu juga diperburuk oleh jatuhnya ekonomi dan mata uang, serta pandemi COVID-19.

PBB menggambarkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 80% rakyatnya membutuhkan bantuan. Pejabat tinggi PBB telah memperingatkan bahwa jutaan orang menghadapi kelaparan dan lebih banyak uang dibutuhkan untuk mengirimkan bantuan.

Kelompok Houthi adalah otoritas de facto di Yaman utara dan badan bantuan harus bekerja dengannya untuk memberikan bantuan. Pekerja bantuan dan persediaan juga masuk melalui bandara Sanaa dan pelabuhan Hodeidah yang dikendalikan Houthi.

"Ini sama sekali tidak menarik," kata Ryan Crocker, pensiunan duta besar AS yang bertugas di Timur Tengah, tentang sanksi itu. "Apakah ada elemen di antara Houthi yang pernah terlibat dalam aksi teroris? Tentu. Sama seperti kelompok lain di Timur Tengah."

"Houthi adalah bagian integral dari masyarakat Yaman. Mereka selalu begitu. Ini membuat musuh strategis dari kekuatan lokal yang telah menjadi bagian dari Yaman selama beberapa generasi. Mereka bukan pion Iran."

Pada bulan November, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan Yaman berada dalam "bahaya kelaparan terburuk yang pernah terjadi di dunia selama beberapa dekade," memperingatkan terhadap setiap langkah sepihak ketika Amerika Serikat mengancam akan memasukkan Houthi ke daftar hitam.

Seorang juru bicara Guterres menolak berkomentar pada hari Minggu (10/1). Misi Iran untuk PBB di New York tidak menanggapi permintaan komentar. Tetapi pejabat bantuan internasional mengatakan tindakan seperti itu sering gagal untuk membuka blokir aliran bantuan karena bank dan perusahaan asuransi khawatir akan melanggar sanksi AS, dan ini juga bisa terjadi di Yaman. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti