AS Ingatkan Penyatuan Palestina Bisa Hambat Pembicaraan Damai

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Amerika Serikat memperingatkan bahwa kesepakatan untuk membentuk pemerintah persatuan Palestina secara serius dapat menghambat upaya untuk membangun kesepakatan damai dengan Israel.

Setiap pemerintah Palestina harus berkomitmen "jelas" dengan prinsip-prinsip non kekerasan dan eksistensi Israel, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki, hari Rabu (23/4) mengulangi posisi lama AS tentang konflik Israel-Palestina.

Sebelumnya diberitakan bahwa kelompok Islam yang berbasis di Gaza, Hamas, dan Organisasi pembebasan Palestina (PLO/Palestine Liberation Organization) yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas menyatakan sepakat untuk melaksanakan pakta persatuan (rekonsiliasi).

Kedua pihak mengumumkan hal uitu dalam konferensi pers bersama hari Rabu (23/4). Langkah ini akan menjadi jalan pembentukan pemerintah persatuan dalam lima pekan ke depan, dan akan diadakan pemilihan nasional dalam enam bulan setelah mosi percaya oleh parlemen Palestina.

AS sebagai sekutu Israel tampaknya menanggapi penyatuan Palestina ini dengan nada lain. “Absennya komitmen yang jelas untuk prinsip-prinsip tersebut (non kekerasan dan eksistensi Israel), secara serius bisa menyulitkan upaya kami untuk memperluas negosiasi," kata Psaki kepada wartawan seperti dikutip AFP.

"Sulit untuk melihat bagaimana Israel bisa diharapkan untuk bernegosiasi dengan pemerintah yang tidak percaya pada hak untuk eksis,” kata dia menambahkan.

Washington menanggapi kesepakatan itu dengan  "kecewa" dan menganggap  "bermasalah."  Hal itu merujuk pada pengumuman pada hari Rabu antara PLO yang secara internasional diakui sebagai satu-satunya wakil rakyat Palestina, dengan gerakan Islam Hamas yang menguasai Jalur Gaza.

Namun demikian, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengatakan bahwa pakta kesatuan yang dicapai dengan kelompok militan Hamas pada hari sebelumnya tidak bertentangan pembicaraan damai yang dia lakukan dengan Israel.

Israel merespons hal itu dengan membatalkan sesi pembicaraan, karena kelompok Islam Hamas yang berbasis di Gaza itu dikenal bersumpah untuk kehancuran Israel. Namun Abbas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sebuah negara merdeka yang hidup damai berdampingan dengan Israel tetap menjadi tujuannya.