AS Jatuhkan Sanksi pada Menteri Informasi Iran

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Amerika Serikat pada Jumat (22/11) menjatuhkan sanksi atas menteri informasi Iran terkait perannya "dalam sensor internet berskala besar," merujuk pada penonaktifan internet nasional selama lima hari, yang dimaksudkan untuk membantu meredam protes terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Iran.

Pemblokiran internet, yang menurut Iran pada Kamis mulai diaktifkan kembali, mempersulit demonstran mengunggah video di media sosial untuk mendapatkan dukungan dan juga memperoleh laporan terpercaya tentang situasi kerusuhan.

Menteri Iran Mohammad Javad Azari-Jahromi mengembangkan kebijakan "sensor internet represif" selagi menjabat, menurut Departemen Keuangan AS, yang menggambarkannya sebagai mantan pejabat intelijen yang terlibat dalam pengawasan terhadap pegiat oposisi.

"Para pemimpin Iran menyadari bahwa internet yang bebas dan terbuka membongkar tindakan tidak sah mereka, sehingga mereka berupaya mensensor akses intenet untuk membungkam protes anti rezim," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin melalui pernyataan.

"Kami menjatuhkan sanksi atas menteri teknologi informasi dan komunikasi Iran lantaran membatasi akses internet, termasuk aplikasi perpesanan populer yang membantu puluhan juta rakyat Iran tetap terhubung dengan satu sama lain dan dunia luar," tambahnya.

Sanksi tersebut memblokir setiap properti Azari-Jahromi di bawah yuridiksi AS, menurut pernyataan Departemen Keuangan, dengan menyebutkan peraturan itu pada umumnya melarang transaksi oleh orang-orang Amerika, atau mereka yang transit di AS.

"Saya bukan satu-satunya anggota klub penerima sanksi (berdasarkan dongeng Trump). Sebelum saya, perusahaan ICT Iran, para pengembang, pasien kanker dan anak-anak EB ada di sana. Saya akan terus menganjurkan akses ke Internet dan Saya tidak sudi membiarkan AS melarang pengembangan Iran#TerorismeEkonomi," cuit Azari-Jahromi seusai pengumuman tersebut.

Pada Kamis media Iran menyebutkan Dewan Keamanan Nasional Iran, yang memerintahkan pemblokiran tersebut, setujui untuk mengaktifkan kembali internet di sejumlah daerah secara bertahap. Azari-Jahromi menjelaskan saat wawancara dengan media setempat bahwa pemblokiran itu dilakukan oleh dewan, kemungkinan untuk menghindari kritikan masyarakat, menambahkan, hal tersebut penting demi alasan keamanan. (Reuters)