AS Keluarkan Rp 29 Miliar Per Bulan untuk Pengamanan Mantan Menlu Mike Pompeo

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan mereka membayar lebih dari US$ 2 juta (setara Rp 28 Miliar) per bulan untuk memberikan keamanan 24 jam kepada mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan mantan ajudan utama, yang keduanya menghadapi ancaman “serius dan kredibel” dari Iran.

Departemen tersebut mengatakan kepada Kongres dalam sebuah laporan bahwa biaya untuk melindungi Pompeo dan mantan utusan Iran, Brian Hook, antara Agustus 2021 dan Februari 2022 berjumlah US$ 13,1 juta. Laporan tertanggal 14 Februari dan ditandai "sensitif tetapi tidak rahasia," diperoleh oleh The Associated Press pada hari Sabtu (12/3).

Pompeo dan Hook memimpin kampanye “tekanan maksimum” pemerintahan Trump terhadap Iran dan laporan itu mengatakan intelijen AS menilai bahwa ancaman terhadap mereka tetap konstan sejak mereka meninggalkan pemerintahan dan dapat meningkat.

Ancaman terus berlanjut bahkan ketika pemerintahan Presiden Joe Biden telah terlibat dalam negosiasi tidak langsung dengan Iran mengenai kembalinya AS ke kesepakatan nuklir penting tahun 2015.

Sebagai mantan menteri luar negeri, Pompeo secara otomatis diberi perlindungan selama 180 hari oleh Biro Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri setelah meninggalkan jabatannya. Tetapi perlindungan itu telah berulang kali diperpanjang dalam peningkatan 60 hari oleh Menteri Luar Negeri, Antony Blinkenn karena “ancaman serius dan kredibel dari kekuatan asing atau agen kekuatan asing yang timbul dari tugas yang dilakukan oleh mantan Menteri Luar Negeri Pompeo saat dipekerjakan oleh departemen,” kata laporan itu.

Hook, yang bersama dengan Pompeo sering menjadi wajah publik dari pengenaan sanksi yang melumpuhkan pemerintahan Trump terhadap Iran, diberikan perlindungan khusus oleh Blinken untuk alasan yang sama seperti Pompeo, segera setelah ia meninggalkan layanan pemerintah. Itu juga telah berulang kali diperbarui dalam peningkatan 60 hari.

Perpanjangan 60 hari terakhir akan segera berakhir dan Departemen Luar Negeri, bersama dengan Direktur Intelijen Nasional, harus menentukan pada 16 Maret apakah perlindungan harus diperpanjang lagi, menurut laporan itu.

Laporan itu dibuat karena anggaran perlindungan khusus akan habis pada Juni dan membutuhkan suntikan uang baru jika perpanjangan dianggap perlu.

Pejabat AS saat ini mengatakan ancaman tersebut telah dibahas dalam pembicaraan nuklir di Wina, di mana Iran menuntut penghapusan semua sanksi era Trump. Sanksi tersebut termasuk penunjukan “organisasi teroris asing” terhadap Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran yang disetujui oleh Pompeo dan Hook.

Pembicaraan Wina diperkirakan akan segera menghasilkan kesepakatan untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir yang ditarik oleh Presiden Donald Trump dari AS pada 2018. Tetapi pembicaraan itu diragukan karena tuntutan baru yang dibuat oleh Rusia dan sejumlah kecil masalah AS-Iran yang belum terselesaikan, termasuk penunjukan terorisme, menurut pejabat AS. (AP)

Editor : Sabar Subekti