AS Larang Investor Beli Sekuritas Perusahaan China Yang Dikendalikan Militer

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Pemerintahan Donald Trump pada hari Senin (28/12) memperkuat perintah eksekutif yang melarang investor AS membeli sekuritas dari perusahaan-perusahaan yang diduga dikendalikan militer China, menyusul ketidaksepakatan di antara lembaga-lembaga AS tentang betapa sulitnya membuat arahan tersebut.

Departemen Keuangan AS menerbitkan panduan yang mengklarifikasi bahwa perintah eksekutif, yang dirilis pada bulan November, akan berlaku untuk investor dalam dana yang diperdagangkan di bursa dan dana indeks serta anak perusahaan dari perusahaan China yang disebutkan sebagai dimiliki atau dikendalikan oleh militer China.

Rilis "pertanyaan yang sering diajukan", yang diposting di situs web Departemen Keuangan pada hari Senin, muncul setelah Reuters dan outlet berita lainnya melaporkan bahwa perdebatan berkecamuk di dalam pemerintahan Trump atas pedoman tersebut.

Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan AS menolak tawaran Departemen Keuangan untuk mempermudah perintah eksekutif, kata sebuah sumber.

Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, mengatakan pada hari Senin bahwa pengumuman itu "memastikan ibu kota AS tidak berkontribusi pada pengembangan dan modernisasi militer, intelijen, dan layanan keamanan Republik Rakyat China (RRT)."

"Ini harus menghilangkan kekhawatiran bahwa investor AS mungkin secara tidak sadar mendukung (perusahaan yang dikendalikan militer China) melalui investasi langsung, tidak langsung, atau pasif lainnya," tambahnya.

Secara khusus, beberapa media melaporkan bahwa Departemen Keuangan AS berusaha untuk mengecualikan anak perusahaan dari perusahaan China dalam ruang lingkup arahan Gedung Putih, yang melarang pembelian baru sekuritas 35 perusahaan China yang menurut Washington didukung oleh militer China, mulai November 2021.

Panduan yang dirilis pada hari Senin menetapkan bahwa larangan tersebut berlaku untuk "setiap anak perusahaan dari perusahaan militer Komunis China, setelah anak perusahaan tersebut terdaftar secara publik oleh Departemen Keuangan."

Ia menambahkan bahwa badan tersebut "bermaksud untuk mendaftarkan" entitas publik yang 50 persen atau lebih dimiliki oleh perusahaan militer China atau dikendalikan oleh satu perusahaan.

Perintah eksekutif pada bulan November itu berusaha untuk memberi gigi pada Undang-undang 1999 yang mengamanatkan Departemen Pertahanan menyusun daftar perusahaan militer China. Pentagon, yang hanya memenuhi mandat tahun ini, sejauh ini telah menunjuk 35 perusahaan, termasuk perusahaan minyak CNOOC Ltd dan pembuat chip China, Semiconductor Manufacturing International Corp. Sejak November, penyedia indeks sudah mulai melepaskan beberapa perusahaan yang ditunjuk dari indeks mereka. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti