AS Mulai Batasi Penggunaan Aplikasi Video TikTok

AUSTIN, SATUHARAPAN.COM - Segera setelah mahasiswa Universitas Texas kembali ke kelas pada bulan Januari, mereka menerima catatan dari departemen TI yang memberi tahu mereka tentang aturan baru: mereka tidak dapat lagi mengakses TikTok, aplikasi video populer, di Wi-Fi universitas.

Siswa memiliki perasaan campur aduk. “Ada masalah keamanan yang sah dengan aplikasi tersebut,” kata Adam Nguyen, mahasiswi jurusan ilmu komputer berusia 19 tahun di University of Texas di Austin.

“Tetapi orang-orang harus dapat membuat keputusan sendiri - ini menjadi preseden berbahaya dengan universitas yang memutuskan hal-hal apa yang dapat Anda lakukan di jaringan,” katanya kepada Thomson Reuters Foundation.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk membatasi penggunaan TikTok - yang dimiliki oleh perusahaan China ByteDance - di Amerika Serikat, karena kekhawatiran bahwa data pengguna AS dapat diteruskan ke pemerintah China.

Komite Urusan Luar Negeri Kongres AS berencana mengadakan pemungutan suara bulan ini untuk RUU yang bertujuan memblokir penggunaan TikTok di AS.

“Ada kekhawatiran nyata tentang pengumpulan data oleh perusahaan China,” kata Aynne Kokas, seorang profesor dari University of Virginia, dan penulis buku Trafficking Data: How China Is Winning the Battle for Digital Sovereignty. “Tapi gagasan bahwa masalah ini akan hilang jika Anda melarang TikTok, itu tidak benar.”

Selama tiga tahun, TikTok - yang memiliki lebih dari 100 juta pengguna AS - telah berusaha meyakinkan Washington bahwa data pribadi warga AS tidak dapat diakses dan kontennya tidak dapat dimanipulasi oleh Partai Komunis China atau siapa pun di bawah pengaruh Beijing.

TikTok tidak menanggapi permintaan komentar, tetapi mengatakan dalam pernyataan sebelumnya bahwa larangan didasarkan pada "kebohongan yang tidak berdasar tentang TikTok".

Dilarang di Perangkat Pemerintah

TikTok telah menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di AS sejak 2021, menurut data dari Sensor Tower, sebuah perusahaan analitik data.

Pada Desember tahun lalu, Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang yang melarang TikTok dari perangkat pemerintah dan lebih dari separuh negara bagian AS telah mengeluarkan pembatasan serupa, dengan kampus perguruan tinggi dan bahkan beberapa sekolah dasar mengikutinya.

Sarah Kreps, direktur Tech Policy Institute di Cornell University, mengatakan larangan itu harus dilihat dalam konteks upaya AS selama lebih dari satu dekade untuk membatasi penyebaran teknologi China.

“Ini adalah bagian dari upaya pemerintah yang lebih besar untuk memperlambat kemajuan China dan menghalangi kemampuan mereka untuk terlibat dalam pengawasan terhadap orang Amerika,” katanya, menunjuk pada pembatasan impor perangkat keras oleh raksasa teknologi China Huawei dan pembuat peralatan telekomunikasi ZTE sejak lebih dari satu dekade.

Pengadilan AS memblokir langkah administrasi Trump pada tahun 2020 untuk melarang aplikasi perpesanan China WeChat dari toko aplikasi Apple dan Google, dengan alasan masalah kebebasan berbicara.

Kreps mengatakan kekhawatiran atas pengawasan dapat dipercaya, merujuk pada laporan dari majalah Forbes pada bulan Desember yang menemukan ByteDance telah menggunakan aplikasi TikTok untuk melacak banyak jurnalis untuk menemukan sumber kebocoran.

Kreps mengatakan dia memahami kebutuhan untuk membatasi akses TikTok ke perangkat pemerintah, tetapi upaya untuk melarang aplikasi tersebut secara lebih luas kemungkinan besar dimotivasi oleh masalah politik dan komersial yang bertujuan untuk memperlambat penyebaran TikTok, daripada melarangnya secara langsung, tambahnya.

"Saat ini kami sedang melihat pendekatan tambal sulam - itu tidak terlalu efektif," katanya. "Rasanya seperti mati dengan seribu luka."

Siswa dapat dengan mudah melewati larangan dengan menggunakan data mereka sendiri - dan pegawai pemerintah masih dapat mengakses TikTok dari perangkat pribadi.

Masalah Perlindungan Data

Kokas dari University of Virginia mengatakan fokus pada TikTok menggarisbawahi kegagalan AS untuk mengesahkan undang-undang perlindungan data komprehensif yang dapat mengatasi masalah privasi data di berbagai platform.

“Ini adalah upaya destabilisasi untuk menargetkan perusahaan individu, daripada upaya serius untuk memeriksa dan menangani lingkungan teknologi AS yang ekstraktif dan eksploitatif secara hati-hati dalam hal data,” katanya.

Raja Krishnamoorthi, seorang anggota Demokrat dari Illinois mendorong untuk melarang TikTok beroperasi di AS, menunjuk Huawei, yang telah menghadapi larangan produknya dari Amerika Serikat dan negara lain, sebagai contoh tanggapan global terhadap masalah keamanan.

“Ketika Anda memiliki 140 juta data pengguna dan algoritme orang Amerika pada akhirnya, berpotensi dikendalikan oleh PKT (Partai Komunis Tiongkok), itu adalah masalah,” kata Krishnamoorthi dalam sebuah wawancara telepon.

Undang-undang yang diajukan Krishnamoorthi dan politisi Republik dari Wisconsin, Mike Gallagher, yang diajukan di Kongres membidik TikTok dan Bytedance.

Tapi itu juga menyisakan ruang untuk pembatasan pada perusahaan media sosial yang bertempat di negara-negara yang “memprihatinkan” termasuk China, Iran, Korea Utara, Kuba, dan Venezuela, menurut teks RUU tersebut.

Larangan tersebut telah memicu perdebatan yang lebih luas tentang kedaulatan internet dan kompromi yang dihadapi negara-negara untuk melawan pengaruh China di ruang teknologi.

Daniel Lyons dari Boston College Law School mengatakan larangan kampus perguruan tinggi dan larangan yang lebih luas terhadap TikTok menimbulkan kekhawatiran atas kebebasan berbicara, yang dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS.

"Larangan untuk menggunakan TikTok sama sekali melanggar (pada) lebih banyak pidato daripada yang diperlukan untuk membatasi aliran informasi sensitif ke China," katanya.

Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tidak memberikan komentar tentang undang-undang untuk melarang TikTok beroperasi di AS dan masalah keamanan seputar aplikasi tersebut.

Pembuatan Kebijakan

Selain RUU yang tertunda di Kongres, Komite Investasi Asing di AS (CFIUS) telah melakukan pembicaraan dengan TikTok selama lebih dari dua tahun setelah memerintahkan ByteDance untuk mendivestasi TikTok pada tahun 2020 karena kekhawatiran bahwa data pengguna dapat diteruskan ke pemerintah China.

Pada tahun 2019, CFIUS memaksa perusahaan game China, Kunlun, untuk melepaskan diri dari aplikasi kencan gay Grindr, dengan alasan masalah privasi data.

TikTok telah melayangkan rencana yang akan membuat raksasa teknologi AS Oracle menyimpan data pengguna aplikasi AS dan divisi keamanan AS mengawasi perlindungan data dan keputusan moderasi konten.

Krishnamoorthi menekankan bahwa pembuat kebijakan harus memastikan bahwa debat tidak mengarah ke xenofobia atau rasisme. Misalnya, retorika anti-Asia meningkat selama pandemi virus corona, termasuk ungkapan seperti “virus China” yang sering digunakan oleh mantan Presiden Donald Trump.

“Karena itu, kita harus menyadari bahwa Partai Komunis China adalah ancaman nyata,” katanya. “Mengingat itu, kita harus melawan ancaman itu.”

Aubrey Flores, mahasiswi berusia 20 tahun di Texas A&M University yang suka menonton video TikTok, masih menyambut baik larangan tersebut. “Jika kita harus berkorban karena pelarangan atau pembatasan sebagai konsumen demi keselamatan kita sendiri maka kita harus menerimanya,” ujarnya. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti