AS: Rusia Akan Membeli Roket dan Peluru dari Korea Utara

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Kementerian Pertahanan Rusia sedang dalam proses pembelian jutaan roket dan peluru artileri dari Korea Utara untuk pertempuran yang sedang berlangsung di Ukraina, menurut temuan baru intelijen Amerika Serikat.

Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas penentuan intelijen, mengatakan pada hari Senin (5/9) bahwa fakta Rusia beralih ke negara terisolasi Korea Utara menunjukkan bahwa “militer Rusia terus menderita kekurangan pasokan parah di Ukraina. Ini karena dampak dari kontrol dan sanksi ekspor.”

Pejabat intelijen AS percaya bahwa Rusia dapat membeli peralatan militer tambahan Korea Utara di masa depan. Temuan intelijen pertama kali dilaporkan oleh The New York Times. Pejabat AS itu tidak merinci berapa banyak persenjataan yang ingin dibeli Rusia dari Korea Utara.

Membeli Drone Iran

Temuan itu muncul setelah pemerintahan Biden baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa militer Rusia pada bulan Agustus menerima pengiriman drone buatan Iran untuk digunakan di medan perang di Ukraina.

Gedung Putih mengatakan pekan lalu bahwa Rusia telah menghadapi masalah teknis dengan drone buatan Iran yang diperoleh dari Teheran pada Agustus untuk digunakan dalam perangnya dengan Ukraina.

Rusia mengambil pesawat udara tak berawak Mohajer-6 dan Shahed-series selama beberapa hari pada bulan lalu sebagai bagian dari apa yang dikatakan pemerintahan Biden kemungkinan merupakan bagian dari rencana Rusia untuk memperoleh ratusan UAV Iran untuk digunakan di Ukraina.

Korea Utara telah berusaha untuk mempererat hubungan dengan Rusia karena sebagian besar Eropa dan Barat telah menarik diri, menyalahkan Amerika Serikat atas krisis Ukraina dan mengecam “kebijakan hegemonik” Barat sebagai pembenaran tindakan militer oleh Rusia di Ukraina untuk melindungi dirinya sendiri.

Korea Utara telah mengisyaratkan minat untuk mengirim pekerja konstruksi untuk membantu membangun kembali wilayah yang diduduki Rusia di timur negara itu.

Duta Besar Korea Utara untuk Moskow baru-baru ini bertemu dengan utusan dari dua wilayah separatis yang didukung Rusia di wilayah Donbas Ukraina dan menyatakan optimisme tentang kerja sama di “bidang migrasi tenaga kerja,” mengutip pelonggaran kontrol perbatasan pandemi di negaranya.

Pada bulan Juli, Korea Utara menjadi satu-satunya negara selain Rusia dan Suriah yang mengakui kemerdekaan wilayah, Donetsk dan Luhansk, yang selanjutnya bersekutu dengan Rusia atas konflik di Ukraina.

Ekspor senjata Korea Utara ke Rusia akan menjadi pelanggaran terhadap resolusi PBB yang melarang negara itu mengekspor atau mengimpor senjata dari negara lain. Kemungkinan pengiriman pekerja ke wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina juga akan melanggar resolusi PBB yang mengharuskan semua negara anggota untuk memulangkan semua pekerja Korea Utara dari tanah mereka pada tahun 2019.

Ada kecurigaan bahwa China dan Rusia belum sepenuhnya menegakkan sanksi PBB terhadap Korea Utara, memperumit upaya pimpinan AS untuk mencabut senjata nuklirnya dari Korea Utara.

Langkah provokatif oleh Korea Utara datang ketika pemerintahan Biden menjadi semakin khawatir tentang peningkatan aktivitas oleh Korea Utara dalam mengejar senjata nuklir.

Korea Utara telah menguji coba lebih dari 30 rudal balistik tahun ini, termasuk penerbangan pertama rudal balistik antar benua sejak 2017, ketika pemimpin Kim Jong Un mendorong untuk memajukan persenjataan nuklirnya meskipun ada tekanan dan sanksi yang dipimpin AS.

AS telah sering menurunkan dan mengungkapkan temuan intelijen selama perang di Ukraina untuk menyoroti rencana operasi misinformasi Rusia atau untuk menyoroti kesulitan Moskow dalam menuntut perang. Militer Ukraina yang lebih kecil telah melakukan perlawanan keras terhadap pasukan Rusia yang secara militer lebih unggul.

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kim baru-baru ini bertukar surat di mana mereka berdua menyerukan kerja sama “komprehensif” dan “strategis dan taktis” antara kedua negara. Moskow, pada bagiannya, telah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk kebangkitan latihan militer skala besar antara Amerika Serikat dan Korea Selatan tahun ini, yang dilihat Korea Utara sebagai latihan invasi.

Rusia, bersama dengan China, telah menyerukan pelonggaran sanksi PBB yang dijatuhkan pada Korea Utara atas uji coba nuklir dan misilnya. Kedua negara adalah anggota Dewan Keamanan PBB, yang telah menyetujui total 11 putaran sanksi terhadap Korea Utara sejak tahun 2006. Pada bulan Mei, Rusia dan China memveto upaya pimpinan AS untuk menjatuhkan sanksi ekonomi baru terhadap Korea Utara.

Beberapa ahli mengatakan bahwa Kim kemungkinan dapat memperkuat tekadnya untuk mempertahankan senjata nuklirnya karena dia mungkin berpikir serangan Rusia terjadi karena Ukraina telah menandatangani senjata nuklirnya.

Hubungan antara Moskow dan Pyongyang kembali ke dasar tahun 1948 Korea Utara, seperti pejabat Uni Soviet yang menganut nasionalis ambisius Kim Il Sung, mendiang kakek Kim Jong Un, sebagai penguasa pertama negara itu. Sejak itu, pengiriman bantuan Soviet sangat penting dalam menjaga ekonomi Korea Utara bertahan selama beberapa dekade sebelum disintegrasi Uni Soviet pada awal 1990-an.

Moskow sejak itu menjalin hubungan diplomatik formal dengan Seoul sebagai bagian dari harapannya untuk menarik investasi Korea Selatan dan membiarkan aliansi militer era Soviet dengan Korea Utara berakhir. Tetapi setelah pemilihannya pada tahun 2000, Putin secara aktif berusaha memulihkan hubungan negaranya dengan Korea Utara dalam apa yang dilihat sebagai upaya untuk mendapatkan kembali wilayah pengaruh tradisionalnya dan mengamankan lebih banyak sekutu untuk menangani Amerika Serikat dengan lebih baik. (AP)

Editor : Sabar Subekti