Asesmen Nasional Bantu Sekolah Selesaikan Masalah Non-kognitif

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Iwan Syahril mengatakan Asesmen Nasional (AN) dapat membantu penyelesaian sejumlah masalah non-kognitif di sekolah.

"Seperti halnya sensus dalam melihat aspek fundamental dan non-kognitif yang terekam dalam Asesmen Nasional," katanya dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (10/8).

Iwan mengatakan aspek non-kognitif yang biasanya timbul di lingkungan sekolah seperti perundungan kerap tak terdeteksi oleh sekolah dan terabaikan.

Asesmen Nasional, kata dia, memiliki tiga instrumen utama yang terdiri atas Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar yang dapat mendeteksi aspek non-kognitif.

Dengan adanya Asesmen Nasional, sambungnya, maka Kepala Sekolah dapat melakukan intervensi terlebih dahulu agar perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah tidak membesar.

"Data yang terekam dalam Asesmen Nasional juga dapat menjadi potret pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan, untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan," ujarnya.

Dalam penerapan Asesmen Nasional, dia mengimbau kepada para pendidik agar relaks dan tidak usah memaksakan diri karena hasil dari asesmen dapat menganalisis permasalahan yang ada di sekolah.

Dia menegaskan Asesmen Nasional bukan dimaksudkan untuk melihat peringkat, namun lebih kepada peningkatan kualitas pendidikan pada sekolah dengan berbasis data, serta berfokus kepada kualitas penciptaan iklim pembelajaran yang lebih berpihak pada siswa.

"Tidak ada beban, ciptakan lingkungan apa adanya, tidak usah khawatir untuk melakukan drilling agar hasil bagus, itu mindset lama," tuturnya.

Dia menyebutkan Asesmen Nasional memerlukan partisipasi kolaboratif masyarakat dan orang tua, karena termasuk dalam indikator penilaian, agar dapat mengintervensi perencanaan dan penganggaran satuan pendidikan yang lebih mengenai sasaran.

"Kita perlu melihat ini sebagai partisipasi bersama untuk memajukan pendidikan dengan hasil refleksi bersama," kata Iwan Syahril.