Australia Telah Kirim Surat Balasan untuk SBY

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Perdana Menteri Australia Tony Abbot hari Sabtu (23/11) mengatakan telah membuat surat balasan terhadap permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penyadapan dan surat sedang dalam perjalanan menuju Jakarta.

"Saat ini dalam proses pengiriman," kata Abbott kepada wartawan di Sydney, Sabtu, sebagaimana dilansir dari situs The Australian.

Disebutkan dalam kesempatan itu Abbott belum bersedia menjelaskan isi surat balasan untuk menjawab surat yang dikirimkan Presiden Yudhoyono pada Rabu (20/11) malam.

"Saya pikir salah bila menyebutkan apa yang saya sampaikan dalam surat itu sebelum Presiden menerima surat balasan dari saya," kata Abbott.

Presiden Yudhoyono menyurati Abbott berisi protes dan meminta penjelasan dan sikap resmi serta tanggung jawab terkait isu penyadapan itu. 

Saat itu, Yudhoyono juga menyampaikan sikap resmi pemerintah Indonesia. 

Kepala Negara mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan tersebut, mengingat Indonesia dan Australia merupakan tetangga sekaligus mitra apalagi pada 2015, kedua negara telah meningkatkan hubungan kerja sama bilateral menjadi kemitraan strategis.

"Kalau ada yang mengatakan intelijen itu bisa melakukan apa saja, saya justru bertanya, intelijen itu arahnya kemana, kenapa harus menyadap kawan bukan lawan, saya menganggap ini masalah yang serius, bukan hanya aspek hukum, saya kira hukum di Indonesia dan Australia tidak memperbolehkan menyadap pejabat negara lain," katanya.

Presiden menambahkan, yang lebih penting kalau berpikir jernih, ini tentu berkaitan dengan moral dan etika sebagai sahabat, sebagai tetangga, sebagai mitra yang sebenarnya menjalin hubungan yang baik. 

"Kalau Australia juga ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, saya masih tetap menunggu penjelasan dan sikap resmi Australia," kata Presiden.

Presiden juga memutuskan menghentikan tiga kerja sama RI-Australia yakni kerja sama pertukaran informasi dan data intelijen antara kedua negara, menghentikan seluruh kerjasama latihan bersama anatara TNI dengan Australia, dan kerja sama operasi militer terkait dengan penyelundupan manusia.

"Tidak mungkin dilanjutkan kalau tidak yakin tidak ada penyadapan," kata Presiden seusai melakukan pertemuan dengan Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menlu Marty Natalegawa, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, dan Duta Besar Indonesia untuk Australia Najib Riphat Kesoema. Dubes Najib Riphat telah kembali setelah dipulangkan ke Tanah Air sejak 19 November 2013. 

Yudhoyono menyatakan pemerintah RI mengharapkan sekali lagi penjelasan dan sikap resmi dari Australia atas penyadapan itu sebagaimana yang telah diminta melalui Menlu sejak beberapa minggu lalu bahwa AS dan Australia diduga melakukan penyadapan terhadap Indonesia. 

"Apalagi dugaan kuat penyadapan itu terjadi," kata Kepala Negara. (Ant)