Australia Tolak Wacana Referendum Pernikahan Sesama Jenis

AUSTRALIA, SATUHARAPAN.COM - Perdana Menteri Australia Tony Abbott menegaskan Australia tidak akan menyelenggarakan referendum mengenai pernikahan sesama  jenis, seperti yang baru saja dilakukan Irlandia untuk mengubah konstitusi negaranya mengenai isu pernikahan sesama jenis ini.

Hasil referendum mengenai pernikahan pasangan sesama jenis yang digelar di Irlandia, Minggu (24/5) menunjukan mayoritas atau 62 persen warga Irlandia mendukung perubahan konstitusi mereka untuk mengakui pernikahan pasangan sesama jenis, dan hanya 38 persen warga yang menentang keputusan tersebut.

Menanggapi referendum di Irlandia ini, PM Tony Abbott menegaskan kalau negaranya tidak akan mengikuti langkah Irlandia tersebut. "Pertanyaan seputar pernikahan telah ditetapkan oleh Parlemenen Negera Persemakmuran (Commonwealth)," kata dia.

"Referendum baru akan digelar di negara ini jika memang ada usulan untuk mengubah konstitusi negara kita, dan saya kira saat ini tidak ada yang menyarankan perlunya konstitusi kita diubah terkait masalah pernikahan sesama jenis tersebut" kata PM Abbott.

PM Abbott menegaskan penolakannya terhadap pernikahan sesama jenis dan mengatakan hal tersebut adalah masalah yang perlu dibahas di tingkat Partai Koalisi terlebih dahulu apakah anggota parlemen perlu memberikan dukungan suaranya sebelum Undang-Undang (UU) ini sampai di parlemen.

Namun demikian Pemimpin Oposisi, Bill Shorten, yang mendukung kesetaraan perkawinan menilai PM Tony Abbott perlu menjelaskan penolakan pemerintah terhadap perubahan UU Pernikahan agar dapat mengakomodir pernikahan pasangan sesama jenis di Australia.

"Jika orang-orang Irlandia dapat memberikan pilihannya untuk mendukung kesetaraan pernikahan, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Tony Abbott keberatan dengan hal tersebut," katanya.

"Sebagian besar negara di dunia saat ini berurusan dengan kesetaraan perkawinan, mengapa Tony Abbott menghentikan Australia menjadi bangsa yang lebih modern?”

Tapi Shorten mengatakan masalah ini memang akan lebih efektif dibahas di Parlemen bukan melalui referendum. "Saya mendukung Parlemen menyelesaikan masalah ini. Itu akan menjadi cara yang paling efektif untuk melakukannya," katanya.

Sementara itu Senator dari Partai Liberal di ACT,  Zed Seselja mengatakan dirinya memang tidak mendukung pernikahan sesama jenis, tetapi menambahkan ada kasus yang masuk akal untuk menggelar referendum di Australia.

"Jika Anda akan turun ke jalan untuk mendorong sebuah perubahan mendasar, maka mungkin saja referendum menjadi cara yang tepat untuk melakukannya," katanya.

Sedangkan Partai Hijau menyatakan partainya akan mendorong dilakukannya pemungutan suara  agar UU pernikahan sesama jenis diakui di Australia sebelum akhir tahun ini dengan mengatakan sudah waktunya bagi Australia mengejar ketertinggalannya dalam masalah ini.

"Tidak ada dalam konstitusi Australia untuk melarang pernikahan sesama jenis," kata Senator Sarah Hanson-Young dalam sebuah pernyataan.

Aktifis Kesetaraan Pernikahan Australia, Rodney Croome sepakat referendum memang tidak diperlukan, karena tidak ada halangan konstitusi untuk mendorong kesetaraan pernikahan di Australia,"

Dia mengatakan dirinya berharap hasil referendum yang terjadi di Irlandia akan memberi dampak positif bagi perdebatan mengenai pernikahan pasangan sesama jenis di Australia.

"Referendum di Irlandia menunjukan meningkatnya momentum, dan dukungan parlemen dan hancurnya mitos lama kalau warga Katolik dan warga dari kepercayaan lain menentang kesetaraan pernikahan," katanya.

 "Ada dukungan mayoritas bagi kesetaraan pernikahan di parlemen federal kita dan fokus kami adalah membujuk Tony Abbott dan anggota koalisi lainnya untuk memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk memberikan dukungan sehingga Australia akan dapat bergerak maju seperti halnya Irlandia.

"Australia saat  ini menjadi satu-satunya negara berkembang dan negara penutur Bahasa Inggris yang tidak membolehkan pernikahan pasangan sesama jenis," tegasnya.

Sementara itu pemimpin redakasi surat kabar bagi warga Irlandia di Australia, Irish Echo, juga meyakini kalau pemungutan suara di Irlandia ini akan membantu kampanye pernikahan sesama jenis di Australia mencapai momentumnya. Menurutnya hasil referendum di Irlandia akan mendorong warga di negara lain untuk memiiliki UU yang sama.

"Saya kira hasil referendum Irlandia akan memanaskan semua negara demokrasi yang belum mengadopsi UU di sektor ini untuk mengubah cara pandang mereka dan semoga saja demikian adanya," katanya.

Irlandia tercatat menjadi negara ke-19 di dunia dan ke-14 di Eropa yang melegalisasikan pernikahan sesama jenis.

Dari sekitar 3.2 juta warga yang dibolehkan memberikan hak suaranya pada referendum yang digelar Hari Jum'at lalu di seluruh Irlandia dan ternyata secara nasional jumlah warga yang memberikan dukungannya dalam masalah ini cukup tinggi dan meningkat di atas 60 persen. (radioaustralia.net.au)

Editor : Eben Ezer Siadari