Badan Akuntabilitas Publik DPD Alat Dukung Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad mengatakan DPD sangat mendukung pemberantasan Korupsi melalui alat kelengkapan yang disebut Badan Akuntabilitas Publik.

"Sebenarnya langkah-langkah untuk mendukung pemberantasan korupsi, DPD melalui alat kelengkapan yang disebut badan akuntabilitas publik, Jadi kalau ada kunjungan publik ke daerah, ada dua institusi yang dipantau. Kejaksaan Tinggi dan Polda. Mereka menindak proses korupsi," kata Farouk Muhammad, di Nusantara V DPD RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (19/5).

Untuk itu, kata Farouk DPD menyampaikan temuan hasil penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah diklarifikasi ke pemerintah daerah.

"Jika ada kasus yang diduga melanggar hukum, maka kami alihkan ke penegak hukum di Kejaksaan dan Kepolisian," kata dia.

"Yang sebelumnya kami kesulitan mengundang KPK sedikit-sedikit  ada kendala. Mudah-mudahaan dengan ada kerjasama ini dalam penindakan dan integritas. Jadi kita ingin mendukung Pemda ini agar benar-benar  menerapkan sistem integritas menerapkan sistem keuangan di daerah," katanya.

Editor : Bayu Probo