“Bagaimana Birokrasi Berubah Kalau Parpol Tak Berubah?”

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq, mengatakan perubahan yang harus segera dilakukan sebagai langkah awal gerakan revolusi mental adalah perubahan pada partai politik (parpol). Menurut dia, perubahan pada partai politik merupakan kunci reformasi birokrasi di Indonesia.

“Pertama, yang harus dilakukan Presiden adalah mendorong perubahan di parpol. Karena, parpol akan menopang perubahan,” kata Fajar dalam diskusi khusus dengan redaksi satuharapan.com, Gedung PT. Sinar Kasih, Jalan Dewi Sartika 136 D, Kota Jakarta Timur, hari Rabu (13/1).

“Bagaimana birokrasi mau berubah kalau parpolnya tidak berubah?,” dia menambahkan.

Menurut pendapatnya, bila parpol bersedia mengalami perubahan, maka secara otomatis akan mendorong adanya reformasi birokrasi. “Sekarang, tantangannya bagaimana parpol mau berubah kemudian birokrasi,” kata Fajar.

Sebagai, anggota Kelompok Kerja Revolusi Mental–di bawah Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan–Fajar mengaku pihaknya telah menargetkan revolusi mental terjadi di kalangan birokrasi. Sementara 30 persen lagi, terjadi pada masyarakat.

Sebab, dia menilai, perubahan pada masyarakat sudah banyak terjadi, kini tinggal pelayanan publik yang diharapkan melayani perubahan. Menurut Fajar, bila gerakan revolusi mental gagal diwujudkan hingga tahun 2019 mendatang, maka harapan yang disampaikan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden 2014 lalu akan gagal.

“Kalau sampai 2019 belum ada perubahan mendasar layanan publik yang cepat, transparan, dan, akuntabel, maka revolusi mental gagal, katanya.

Terkait ukuran pelayanan publik, menurut Riza, yakni harus transparan dan cepat. “Tapi dengan pelayanan yang cepat apakah benar-benar direspons oleh institusi di atasnya atau institusi pusat,” tutur dia.

Editor : Bayu Probo