Bahas Pemindahan Ibu Kota Negara, Presiden: Harus Berpikir Visioner Jangka Panjang

JAKARTA, SATUHARAAN.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) siang.

Dalam pengantarnya Presiden menjelaskan, gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul. Sejak era Presiden Soekarno, sampai di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini, menurut Presiden, timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang.

Presiden mengingatkan, dalam membicarakan soal ini tidak boleh hanya berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit. “Kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global,” katanya.

Ketika semua sepakat akan menuju negara maju, menurut Presiden, pertanyaan pertama terutama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik dan sekaligus sekaligus pusat bisnis.

Beberapa negara, Presiden melanjutkan, sudah mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya. Ia menyebutkan banyak sekali contoh seperti Malaysia, Korea  Selatan, Brasil, Kazakhstan, dan lain-lain.

“Sekali lagi, kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini,” Presiden menegaskan.

Namun, Presiden mengingatkan, memindahkan ibu kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya, dan juga soal pembiayaannya.

“Tapi saya meyakini Insyaallah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik, gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan,” Presiden meyakinkan.

Rapat terbatas itu dihadiri di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mensesneg Pratikno, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menkominfo Rudiantara, Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri PANRB Syafruddin, Jaksa Agung Prasetyo.

Selain itu, turut dihadiri pula Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menhub Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BKPP Ardan Adiperdana, Kepala BPS Suhariyanto, Gubernur DKI Anies Baswedan, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Wagub Banten Andika Hazrumy, Wali Kota Bogor Bima Aria, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachma Diamy, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, dan para pejabat eselon satu di lingkungan Lembaga Kepresidenan.(setkab.go.id)