Bangkitnya Kampanye Anti Tionghoa Mengkhawatirkan

SINGAPURA, SATUHARAPAN.COM - Kampanye dan rumor anti-Tiongkok dan anti-Tionghoa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tampaknya tidak dapat disepelekan. Ia bukan hanya letupan-letupan emosional sesaat namun terkesan dirancang sistematis. Biang rumor dan penyebarnya dinilai akhir-akhir ini semakin memiliki cengkeraman.

Leo Suryadinata, sinolog yang bermukim di Singapura dan visiting senior fellow pada ISEAS - Yushof Ishak Institute, menulis analisisnya tentang fenomena itu di The Straits Times (10/1), dengan judul Anti China Campaign in Jokowi's Indonesia. Ia menyiratkan peringatan agar hal ini tidak dipandang enteng.

Dalam tulisannya, doktor Ilmu Politik dari American University ini mengetengahkan sejumlah fakta, yang menunjukkan kampanya anti-Tionghoa yang juga anti-Jokowi kembali bangkit belakangan ini. Pada tanggal 23 Desember, Presiden Jokowi memerintahkan polisi mengusut sumber berita bohong di media sosial yang mengatakan 10 juta pekerja Tiongkok telah masuk ke Indonesia.

Beberapa hari kemudian, dilaporkan bahwa lima pekerja Tiongkok ditangkap di Jawa Barat karena diduga menanam cabai beracun yang mengandung bakteri berbahaya. Ini dikatakan sebagai bagian dari dugaan konspirasi Tiongkok menguasai Indonesia.

Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia mengecam penyebaran informasi yang keliru ini. Mereka membantah dan mengatakan adalah keliru menghubungkan perilaku individu warga Tiongkok dengan kebijakan resmi pemerintah Beijing.

Menurut Leo, rumor itu muncul di waktu yang cukup sensitif. Sebab, tulis Leo, beberapa hari kemudian, pada 27 Desember,  Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan memutuskan melanjutkan persidangan kasus penistaan agama atas diri sosok yang dianggap sekutu Jokowi itu.

Bukan Baru

Leo mencatat Kampanye anti-Tionghoa yang diarahkan kepada Jokowi sebetulnya bukan hal baru. Hanya saja kampanye itu semakin intens setelah ia terpilih jadi presiden.

Jokowi sendiri memandang Tiongkok sebagai negara penting. Negara ini menjadi sumber utama proyek infrastruktur dan  dan industri pariwisata Indonesia. Jokowi berangkat ke Beijing pada tahun 2014, segera setelah pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank, dan mengundang Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia.

Pada kunjungan itu Jokowi meminta  Presiden Xi Jinping mendorong  wisatawan Tiongkok berkunjung ke Indonesia. Sebuah Memorandum of Understanding (MOU) yang ditandatangani antara Jakarta dan Beijing, antara lain menyatakan Indonesia akan kedatangan  10 juta wisatawan Tiongkok hingga 2019.

Rupanya, menurut Leo, kelompok anti-Jokowi melihat Jakarta sudah terlalu dekat dengan Beijing dan khawatir akan dominasi Tiongkok. Maka tampak semakin banyak kampanye menentang pemerintahan Jokowi dan Tiongkok yang muncul.

Leo mencatat pada bulan Mei 2015, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu Yandong diundang ke Indonesia. Dia berpidato di Universitas Indonesia tentang pendalaman hubungan Beijing-Jakarta dengan mengintensifkan interaksi antara warga kedua negara.

Liu mengatakan  Indonesia dan Tiongkok berpenduduk 1,6 miliar, seperempat dari populasi dunia, dan ini akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan.

Kelompok anti-Jokowi melihat ini peluang menyerang. Mereka mulai menyebarkan desas-desus di media sosial, dan mengatakan dalam pidatonya Liu menyebut  10 juta pekerja baru akan datang ke Indonesia tanpa menyebut periodenya, dan Indonesia akan "dikuasai oleh Tiongkok".

"Angka 10 juta wisatawan diartikan secara salah menjadi 10 juta pekerja Tiongkok," kata Leo.

Menurut Leo, pernyataan yang provokatif ini, yang sama sekali tidak ada dalam pidato Liu, terus beredar di media sosial Indonesia dan di juga surat kabar kecil. Ada penyangkalan, tapi gagal menghentikan rumor.

Bulan Juni 2015 lalu, media sosial milik kelompok anti-Tiongkok dan sebuah surat kabar membuat laporan tentang masalah tentang buruh Tiongkok dalam proyek Sino-Indonesia.

Misalnya dikatakan bahwa pabrik semen di Lebak di Provinsi Banten yang dikatakan telah mempekerjakan 799 pekerja migran Tiongkok, dan bekerja terutama untuk pekerjaan non-terampil. Perusahaan dimaksud membantahnya dan mengatakan hanya merekrut 400 pekerja Tiongok dengan keterampilan khusus.

Sementara itu ada rumor lain yang diembuskan. Perusahaan-perusahaan patungan di Bali dan Kalimantan dikatakan telah mempekerjakan banyak  "buruh migran" Tiongkok. Dalam catatan Leo, isu ini berlangsung selama beberapa bulan dan pada akhirnya dibahas di DPR. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri melakukan penyelidikan dan akhirnya menyatakan bahwa buruh Tiongkok memiliki izin hukum dan akan kembali ke Tiongkok setelah proyek selesai.

Pada 6 September 2015,  Tempo meluncurkan edisi khusus tentang pekerja Tiongkok di Indonesia. Gambar sampulnya memakai gambar karikatur Presiden Jokowi mengenakan pakaian seperti pekerja Tiongkok dan mengangkat palu.

Menurut Tempo pada laporannya, banyak di antara pekerja Tiongkok itu adalah pekerja kerah biru yang sesungguhnya bisa digantikan oleh pekerja Indonesia. Menurut kesepakatan dalam usaha patungan Indonesia-Tiongkok, setiap perekrutan satu pekerja Tiongkok harus diimbangi dengan merekrut 10 pekerja Indonesia. Namun, menurut laporan itu sebagian besar pekerjanya adalah pekerja Tiongkok.

Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menjelaskan pada bulan September 2015 bahwa pekerja Tiongkok  bekerja untuk proyek-proyek khusus dan tidak mengambil pekerjaan orang Indonesia; Sebaliknya, menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Indonesia.

Rumor anti-Tionghoa ini kembali bangkit bertepatan dengan pengadilan Ahok dan kunjungan Jokowi pada 5 Desember ke Balikpapan dimana ia  mengatakan telah menandatangani dan MOU dengan Beijing untuk menetapkan target 10 juta wisatawan Tiongkok ke Indonesia hingga 2019. Ia menekankan bahwa yang akan masuk ke Indonesia itu bukan pekerja, dan mengatakan hanya ada 14.000 pekerja Tiongkok di Indonesia (angka itu kemudian dikoreksi menjadi 21.000).

Jokowi mengatakan Indonesia membutuhkan pendapatan dari pariwisata untuk membayar pembangunan infrastruktur negara, karena  pendapatan dari pajak tidak mencukupi.

Menurut Leo, meskipun Jokowi sudah memberikan penjelasan, reaksi panas dan prevalensi rumor yang terjadi menunjukkan bahwa mereka yang menjadi biang gosip dan ingin menggoyahkan pemerintahan Jokowi  - dan mengkritik sekutunya, Ahok - tampaknya memiliki cengkeraman juga. Ini, menurut Leo, memunculkan kekhawatiran bahwa pertarungan untuk memenangkan Pilkada bisa memicu ketegangan rasial lebih lanjut.