Bangladesh: Tidak Bertanggung Jawab Terima Pengungsi Rohingya

DHAKA, SATUHARAPAN.COM- Bangladesh "tidak berkewajiban" untuk melindungi 81 pengungsi Muslim Rohingya yang terapung selama hampir dua pekan di Laut Andaman dan dibantu oleh negara tetangga India, kata menteri luar negeri Bangladesh, AK Abdul Momen.

Penjaga pantai India menemukan 81 orang yang selamat dan delapan orang tewas. Mereka berjejalan di kapal penangkap ikan yang lumpuh karena kerusakan mesin, dan berusaha mengatur agar Bangladesh mengambil mereka, kata pejabat India pada hari Jumat (26/2).

Tetapi Momen mengatakan kepada Reuters pada hari Jumat malam bahwa Bangladesh mengharapkan India, negara terdekat, atau Myanmar, negara asal Rohingya, untuk menerima mereka.

“Mereka, faktanya, bukan warga negara Bangladesh, mereka adalah warga negara Myanmar. Mereka ditemukan 1.700 kilometer jauhnya dari wilayah maritim Bangladesh dan oleh karena itu, kami tidak memiliki kewajiban untuk mengambilnya,” kata Momen, yang berada di Amerika Serikat.

"Mereka terletak 147 kilometer dari wilayah India, 324 kilometer dari Myanmar," katanya melalui telepon, menambahkan bahwa negara dan organisasi lain harus mengurus para pengungsi. 

Pengungsi Rohingya menuju ke pulau Bhasan Char berangkat dengan kapal angkatan laut dari kota pelabuhan tenggara Chattogram, Bangladesh, pada 15 Februari 2020. (Foto: dok. AP)

Tidak Akan Menampung Mereka

Namun pejabat kementerian luar negeri India tidak menanggapi permintaan komentar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Anurag Srivastava, mengatakan pada hari Kamis (25/2) bahwa India "sedang berdiskusi dengan Pemerintah Bangladesh untuk memastikan pemulangan mereka yang aman dan terjamin."

Kementerian luar negeri India belum menanggapi permintaan komentar tentang apakah mereka akan menerima pengungsi ke tanah India.

Seorang pejabat senior India, yang menolak disebutkan namanya karena dia tidak berwenang untuk membahas masalah tersebut dengan media, mengatakan India berencana untuk membantu para pengungsi dengan makanan dan air, tetapi tidak berencana untuk membawa mereka ke darat.

New Delhi tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, yang menjelaskan hak pengungsi dan tanggung jawab negara untuk melindungi mereka. Juga tidak memiliki undang-undang yang melindungi pengungsi, meskipun saat ini menampung lebih dari 200.000 orang, termasuk beberapa orang Rohingya.

Memiliki Kartu UNHCR

Lebih dari satu juta pengungsi Rohingya dari Myanmar tinggal di kamp-kamp yang padat di Bangladesh yang mayoritas Muslim, termasuk puluhan ribu yang melarikan diri setelah militer Myanmar melakukan tindakan keras mematikan pada tahun 2017.

Para trafficker sering memanfaatkan situasi dengan memikat para pengungsi Rohingya dengan janji bekerja di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia.

Badan pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa, UNHCR, pekan ini mengungkapkan kekhawatirannya atas kapal yang hilang. Dan India pada Kamis mengatakan sekitar 47 penumpang kapal memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh kantor UNHCR di Bangladesh, yang menyatakan bahwa mereka adalah warga negara Myanmar yang mengungsi.

Sejauh ini tidak ada 'kontrak global' yang membantu pengungsi. Mereka telah hanyut di perairan internasional setelah meninggalkan Bangladesh selatan pada 11 Februari dengan harapan mencapai Malaysia.

Mesin Kapal Rusak

Pada hari Sabtu, mereka berada di bawah bantuan dan pengawasan India ketika para pejabat mengadakan pembicaraan untuk mengembalikan mereka ke Bangladesh, kata pejabat senior India yang tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

Kapal yang berlayar dari kamp pengungsi Cox's Bazar yang besar itu membawa 56 perempuan, delapan anak perempuan, 21 laki-laki dan lima anak laki-laki.

Banyak dari mereka yang selamat, menurut pejabat India, sakit dan menderita dehidrasi ekstrim, kehabisan makanan dan air setelah mesin kapal mati selama empat hari dalam perjalanan mereka.

“Apakah Bangladesh telah diberi kontrak dan tanggung jawab global untuk mengambil dan merehabilitasi semua Rohingya atau orang-orang perahu di dunia?” Kata Momen. "Tidak, tidak sama sekali."

Momen mengatakan UNHCR juga harus bertanggung jawab karena banyak orang di kapal memegang KTP dari kantor UNHCR di Bangladesh.

“Jika (para pengungsi) adalah pemegang kartu UNHCR, mengapa mereka mengizinkan trafficker membawa pemegang kartu mereka untuk terapung-apung di laut lepas yang menyebabkan kematian?” Sejauh ini, pejabat UNHCR belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti