Bank Dunia: Atasi Hambatan Investasi Sektor Swasta

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Bank Dunia menyatakan negara-negara berkembang harus dapat mengatasi hambatan berinvestasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan swasta untuk meningkatkan perekonomian negara tersebut.

"Penting pula bagi negara-negara untuk memindahkan setiap hambatan yang tidak diperlukan untuk investasi sektor swasta," kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (14/1).

Menurut Jim Yong Kim, sektor swasta pada saat ini adalah sumber terbesar dari lapangan pekerjaan yang diperkirakan dapat mengangkat hingga ratusan juta orang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Presiden Bank Dunia juga mengemukakan, dalam lingkungan ekonomi yang tidak pasti, negara-negara berkembang juga mesti mengalihkan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung program kesejahteraan/jaringan sosial.

Hal itu, ujar dia, perlu pula dilakukan dengan fokus yang tajam kepada kaum miskin serta sambil melakukan reformasi struktural yang berinvestasi kepada warga masyarakat dalam negara tersebut.

Dia mengingatkan, masih terdapat sejumlah risiko dalam perekonomian dunia saat ini antara lain perdagangan global yang masih rendah dan kerentanan pasar finansial akibat suku bunga yang berubah. Selain itu, lanjutnya, terkait dengan rendahnya harga minyak yang berdampak terutama bagi negara-negara penghasil minyak bumi, serta adanya risiko periode stagnasi atau deflasi berkepanjangan di Eropa dan Jepang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia sedang membangun kepercayaan kepada investor dengan memudahkan izin berinvestasi di dalam negeri.

"Pembangkit listrik jangan sampai izinnya 6-5 tahun. Akan saya teliti, kalau diberi target tidak bisa, akan ada konsekuensi yang harus dibayar. Kita sedang membangun kepercayaan," ujar Presiden di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/1).

Ia menambahkan, pemerintah juga akan memberikan suntikan dana kepada BUMN agar bisa mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga nantinya diharapkan ada koneksi antarprovinsi, pulau dengan lainnya menjadi lebih baik.

Presiden memaparkan, saat ini ruang fiskal Indonesia bertambah sekitar Rp 240 triliun setelah dipangkasnya subsidi bahan bakar minyak (BBM), dana itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, waduk irigasi, jalan tol dan jalur kereta api di luar Jawa, pelabuhan, serta bandar udara. (Ant)

Editor : Sotyati