Banyuwangi Buka Pelaporan Online, Bisa Cek hingga Minta Bansos

BANYUWANGI, SATUHARAPAN.COM – Kabupaten Banyuwangi membuka pelaporan online bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi COVID-19. Sistem pelaporan ini digunakan untuk menampung warga yang belum terdaftar di skema jaring pengaman sosial, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Selain itu, warga bisa mengecek penerima bansos dari pusat, provinsi, maupun kabupaten.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini pemerintah pusat, provinsi dan pemkab telah menyalurkan berbagai skema bansos dengan menjangkau 269.000 keluarga di kabupaten tersebut. Angka tersebut melampaui warga miskin yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebesar 193.000 keluarga.

“Namun kami menyadari situasi sangat dinamis. Ada kemungkinan warga terdampak belum menerima bantuan. Untuk itu, kami menyediakan pelaporan online, di samping warga bisa juga lapor ke desa atau kelurahan atau kecamatan,” kata Bupati, yang dulansir situs resmi banyuwangikab.go.id, Selasa (12/5).

“Jadi tidak perlu marah, apalagi menyalahkan kepala desa, lurah, RT/RW jika menemukan warga yang perlu dibantu. Cukup laporkan di sini, ayo kita saling peduli,” Anas menjelaskan.

Basis NIK dan Smart Kampung

Kepala Dinas Kominfo Banyuwangi, Budi Santoso, mengatakan, terdapat dua fitur di sistem pelaporan yang tautannya telah dibagikan ke berbagai akun media sosial Pemkab Banyuwangi tersebut.

Pertama, pelaporan warga terdampak COVID-19 yang belum menerima bantuan. Warga bisa melaporkan dirinya sendiri atau melaporkan orang lain yang dinilai layak dibantu. Untuk warga yang melaporkan orang lain, ada kolom nama pelapor dan nomor telepon pelapor untuk verifikasi.

”Basisnya adalah nomor induk kependudukan (NIK) yang kami silangkan dengan Smart Kampung yang telah mempunyai basis data lengkap semua penerima bantuan. Jadi misal si A melaporkan tetangganya, si B, nah padahal si B ternyata sudah terdaftar sebagai penerima bantuan, otomatis tertolak,” ujarnya.

Fitur kedua adalah pengecekan penerima bansos. Warga cukup memasukkan NIK untuk mengetahui apakah sudah termasuk daftar penerima bantuan atau belum.

”Karena berbagai skema bantuan ini kan cairnya tidak bareng. Ada kasus, warga A melihat warga B sudah menerima bantuan, kemudian melaporkan, padahal warga A ini juga sudah masuk daftar penerima bantuan untuk skema lain. Ini terjadi karena cairnya bantuan memang tidak bareng,” Budi memaparkan.

Ia menambahkan, laporan warga yang masuk akan diverifikasi dengan dua tahap. Pertama, NIK disilangkan dengan basis data Pemkab Banyuwangi di Smart Kampung. Jika NIK terdeteksi sebagai penerima bantuan, otomatis tertolak.

Smart Kampung sendiri adalah sistem digitalisasi pelayanan publik hingga tingkat desa yang dikembangkan Pemkab Banyuwangi.

”Misalnya ada anak muda melaporkan diri dengan memasukkan NIK-nya, padahal bapaknya sudah menerima Bantuan Sosial Tunai Kemensos, otomatis tertolak karena di sistem sudah terintegrasi satu keluarga. Demikian pula sebaliknya, jika memang belum menerima bantuan, otomatis permohonan diproses ke verifikasi tahap dua,” ujar Budi.

Verifikasi kedua, ketika warga yang melapor memang belum menerima bansos lainnya, tim akan menilai kelayakannya. ”Jika dinyatakan layak, bantuan disalurkan. Kami membikin SOP, bantuan tersalurkan paling lambat seminggu sejak dinyatakan layak,” ujarnya. (banyuwangikab.go.id)