Bappenas: Proyek KPS dan Pinjaman LN Dimatangkan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah sedang mematangkan tahapan persiapan proyek infrastruktur kerja sama pemerintah-swasta dan proyek pinjaman luar negeri yang akan dilaksanakan awal 2016, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil.

Di sela seminar ekonomi di Jakarta, hari Rabu (26/11), Sofyan menuturkan pemerintah ingin memastikan agar kendala penyerapan pinjaman dan juga hambatan partisipasi swasta yang selama ini kerap terjadi, tidak terulang pada 2016.

"Pinjaman luar negeri jadi masalah di penyerapan karena persiapan proyek yang kurang. KPS juga itu masalahnya" katanya.

Sofyan mengatakan dirinya telah meminta kementerian teknis menuntaskan segala tahapan persiapanya di akhir 2015. Tahapan persiapan itu antara lain, studi kelayakan, desain rekayasa teknis, pembebasan tanah, dan juga kelengkapan dokumen syarat pembangunan.

Persiapan proyek KPS dan pinjaman luar negeri perlu dimatangkan, agar di awal 2016, komitmen swasta dan pinjaman luar negeri kepada Indonesia sudah dapat terealisasi. Sehingga pembangunan proyek infrastruktur dapat dimulai di awal tahun.

Maklum saja, kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur dari KPS dan pinjaman luar negeri, diakui Sofyan, cukup besar. Untuk KPS, berdasarkan data Bappenas, pemerintah menargetkan proyek infrastruktur senilai 23,5 miliar dolar AS atau Rp312 triliun dapat diminati swasta. Hal itu tercantum dalam Buku KPS atau PPP Book.

Sedangkan, untuk pinjaman luar negeri, Bappenas mengajukan proyek yang didanai pinjaman luar negeri pada 2015 sebesar 3,8 miliar dolar AS atau Rp51,6 triliun, berdasarkan data Green Book 2015.

Deputi Infrastruktur dan Kewilayahan Kementerian Koordinator Perekonomian, Luky Eko Wuryanto, mengatakan untuk pendanaan proyek KPS dan pinjaman luar negeri memang sangat tergantung dengan kesiapan proyeknya.

Maka dari itu, dia meminta kementerian teknis infrastruktur yang bertanggung jawab kepada proyek tersebut untuk menuntaskan segala tahapan persiapan sebelum awal 2016.

Beberapa kementerian, kata dia, sudah merespon kebijakan percepatan itu dengan menuntaskan persiapan sejak awal tahun. Misalnya, untuk proyek jalan tol yang dibawah Kementerian PU-PR, yakni proyek jalan tol Manado-Bitung, dan Balikpapan-Samarinda sudah dilelang pada tahun ini.

"Sisanya memang masih tergantung sektor dan persiapannya," kata dia. (Ant)

Editor : Eben E. Siadari