Barat Tolak Pemilihan Presiden Suriah, Menganggapnya Palsu

PBB, SATUHARAPAN.COM-Negara barat anggota Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), yang dipimpin Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris, pada Rabu (28/4) menolak hasil pemilihan presiden Suriah pada hari Senin (26/4). Ini sebuah posisi yang dikecam oleh Rusia dan dikatakan sebagai "tidak dapat diterima."

"Kegagalan untuk memberlakukan konstitusi baru adalah bukti positif bahwa apa yang disebut pemilihan pada 26 Mei akan menjadi palsu," kata duta besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dalam sesi bulanan Dewan Keamanan untuk Suriah.

Rezim Presiden Bashar Al-Assad diproyeksikan memenangkan suara dalam pemilihan dengankeadaan saat ini. Dia seharusnya mengambil langkah-langkah untuk memungkinkan partisipasi para pengungsi, pengungsi internal, dan diaspora dalam setiap pemilihan di Suriah. Sampai saat itu, kami tidak akan tertipu, katanya.

"Prancis tidak akan mengakui validitas pemilihan yang direncanakan oleh rezim pada akhir Mei," kata duta besar Prancis untuk PBB, Nicolas de Riviere.

Tanpa menyertakan warga Suriah di luar negeri, "mereka akan ditahan di bawah kendali rezim, tanpa pengawasan internasional" sebagaimana diatur dalam resolusi PBB, tambahnya.

“Pemilu yang berlangsung tanpa adanya lingkungan yang aman dan netral, dalam iklim ketakutan yang berkelanjutan, ketika jutaan warga Suriah bergantung pada bantuan kemanusiaan... tidak memberikan legitimasi politik, melainkan menunjukkan ketidakpedulian terhadap rakyat Suriah,” kata diplomat Inggris, Sonia Farrey.

Estonia dan anggota Uni Eropa lainnya percaya bahwa pemilihan Suriah harus diadakan di bawah pengawasan PBB dan termasuk dengan melibatkan oposisi dan diasporanya, kata duta besar Estonia, Sven Jurgenson. "Ada lagi yang akan dianggap lelucon lain," tambahnya.

Namun Rusia, sekutu ujtama Suriah, seperti diungkapkan, Vassily Nebenzia, yang negaranya adalah pendukung kuat Damaskus, menyebut gagasan bahwa beberapa negara telah menolak hasil tersebut adalah "menyedihkan".

Dia mengecam "campur tangan yang tidak dapat diterima dalam urusan internal Suriah".

Selama sesi tersebut, PBB mengonfirmasi kebangkitan kembali bentrokan di barat laut negara itu, yang berada di luar kendali Damaskus, dan situasi kemanusiaan yang semakin diperburuk oleh dampak pandemi virus corona.

Pemilihan presiden pada 26 Mei diselenggarakan dalam dua dekade kekuasaan rezim Assad, dan yang kedua diadakan sejak dimulainya konflik yang menghancurkan pada tahun 2011 yang telah menewaskan lebih dari 388.000 orang. Konflik telah membuat lebih dari setengah populasi Suriah mengungsi. (AFP)

Editor : Sabar Subekti